Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo tak ingin amendemen UU 1945 menjadi bola liar. Dia memastikan pembahasannya tidak akan melebar.
Dia menjamin 10 pimpinan MPR akan cermat dan detail mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum pembahasan amendemen dimulai.
"Intinya kami akan mendengarkan dan menampung berbagai inspirasi yang berkembang di masyarakat terkait konstitusi kita. Saya pastikan amendemen tidak akan jadi bola liar, kami akan menggiring sesuai kehendak rakyat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus Partai Golkar itu memahami tiap-tiap fraksi berbeda sikap menyoal amendemen. Seperti Partai NasDem dan Partai Gerindra yang menginginkan amendemen menyeluruh UUD 1945. Sementara PDIP menginginkan amendemen sebagian dengan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Nah tugas kami adalah merangkum semua itu. Jadi sangat butuh kepiawaian pimpinan MPR saat ini untuk mengharmonisasikan semua keinginan di tengah masyarakat," ujar Bambang.
Bamsoet menyebut pihaknya tidak ada target penyelesaian amendemen. Amendemen UUD 1945 untuk kelima kalinya ini tidak harus dilakukan periode ini. Bamsoet MPR akan menampung aspirasi rakyat sebelum intensif melakukan amandemen.
"Sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak ada kejar setoran atau kejar target dalam kerja politik di MPR. Yang ada adalah bagaimana bisa merangkum demi sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat," pungkasnya.
Jakarta: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo tak ingin amendemen UU 1945 menjadi bola liar. Dia memastikan pembahasannya tidak akan melebar.
Dia menjamin 10 pimpinan MPR akan cermat dan detail mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum pembahasan amendemen dimulai.
"Intinya kami akan mendengarkan dan menampung berbagai inspirasi yang berkembang di masyarakat terkait konstitusi kita. Saya pastikan amendemen tidak akan jadi bola liar, kami akan menggiring sesuai kehendak rakyat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Politikus Partai Golkar itu memahami tiap-tiap fraksi berbeda sikap menyoal amendemen. Seperti Partai NasDem dan Partai Gerindra yang menginginkan amendemen menyeluruh UUD 1945. Sementara PDIP menginginkan amendemen sebagian dengan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Nah tugas kami adalah merangkum semua itu. Jadi sangat butuh kepiawaian pimpinan MPR saat ini untuk mengharmonisasikan semua keinginan di tengah masyarakat," ujar Bambang.
Bamsoet menyebut pihaknya tidak ada target penyelesaian amendemen.
Amendemen UUD 1945 untuk kelima kalinya ini tidak harus dilakukan periode ini. Bamsoet MPR akan menampung aspirasi rakyat sebelum intensif melakukan amandemen.
"Sekali lagi saya ingin tegaskan, tidak ada kejar setoran atau kejar target dalam kerja politik di MPR. Yang ada adalah bagaimana bisa merangkum demi sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
