Jakarta: Partai NasDem ingin amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan menyeluruh. Amendemen terbatas dikhawatirkan hanya mengakomodasi kepentingan salah satu partai politik.
"Hendaknya (amendemen UUD 1945) dipikirkan bukan hanya untuk saat ini tapi untuk ke depan. Sehingga kita tidak mempertonotonkan pada masyarakat amendemen itu dibuat untuk kepentingan politik tertentu," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.
Menurut Ali, amendemen tak cukup hanya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ada urgensi lain yang perlu diatur, seperti soal keserentakan sistem pemilihan presiden (pilpres).
"Ada UU soal pemilu yang sudah diujicobakan tentang keserentakan pemilu itu yang ternyata melelahkan sekali. Kalau mau dikembalikan, yang harus diamendemen adalah UU Pemilu," jelas Ali.
Ali menekankan amendemen jangan hanya berdasarkan kemauan dan kepentingan segelintir legislator dan partai politik tertentu. Amendemen lahir dari aspirasi dan keinginan masyarakat luas.
"Ayo dong parpol buka ruang, buka diri jaring aspirasi masyarakat dengarkan keinginan mahasiswa dan kelompok masyarakat. Dari keinginan, kemauan dan harapan itu yang kemudian kami narasikan dalam perubahan UU yang jadi kehendak masyarakat," ucap Ali.
Dia meminta semua pihak tak perlu khawatir dengan amendemen yang akan menyasar ke sistem pilpres. Amendemen terhadap sistem pilpres tidak haram. Asalkan, pembahasan melibatkan masukan dan aspirasi masyarakat.
"Itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang diharamkan. Kalau kemudian ternyata dalam diskusi dan penjaringan aspirasi masyarakat menghendaki itu, apa masalahnya," ujar dia.
Jakarta: Partai NasDem ingin amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan menyeluruh. Amendemen terbatas dikhawatirkan hanya mengakomodasi kepentingan salah satu partai politik.
"Hendaknya (amendemen UUD 1945) dipikirkan bukan hanya untuk saat ini tapi untuk ke depan. Sehingga kita tidak mempertonotonkan pada masyarakat amendemen itu dibuat untuk kepentingan politik tertentu," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.
Menurut Ali, amendemen tak cukup hanya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ada urgensi lain yang perlu diatur, seperti soal keserentakan sistem pemilihan presiden (pilpres).
"Ada UU soal pemilu yang sudah diujicobakan tentang keserentakan pemilu itu yang ternyata melelahkan sekali. Kalau mau dikembalikan, yang harus diamendemen adalah UU Pemilu," jelas Ali.
Ali menekankan
amendemen jangan hanya berdasarkan kemauan dan kepentingan segelintir legislator dan partai politik tertentu. Amendemen lahir dari aspirasi dan keinginan masyarakat luas.
"Ayo dong parpol buka ruang, buka diri jaring aspirasi masyarakat dengarkan keinginan mahasiswa dan kelompok masyarakat. Dari keinginan, kemauan dan harapan itu yang kemudian kami narasikan dalam perubahan UU yang jadi kehendak masyarakat," ucap Ali.
Dia meminta semua pihak tak perlu khawatir dengan amendemen yang akan menyasar ke sistem pilpres. Amendemen terhadap sistem pilpres tidak haram. Asalkan, pembahasan melibatkan masukan dan aspirasi masyarakat.
"Itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang diharamkan. Kalau kemudian ternyata dalam diskusi dan penjaringan aspirasi masyarakat menghendaki itu, apa masalahnya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
