Dana Kelurahan Dianggap Menjawab Aspirasi Masyarakat

M Sholahadhin Azhar 22 Oktober 2018 10:51 WIB
dana desaDana Kelurahan
Dana Kelurahan Dianggap Menjawab Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding/Medcom.id/Arga Sumantri
Jakarta: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Abdul Kadir Karding menegaskan rencana pemberian dana kelurahan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini merupakan komitmen Presiden Joko Widodo melayani rakyat.

"Ini bagian dari merespons aspirasi kelurahan," kata Karding saat dihubungi, Senin, 22 Oktober 2018.

Rencana itu, kata dia, untuk memperluas pertumbuhan ekonomi hingga ke kelurahan. Selama ini, Jokowi hanya mengalirkan dana ke desa.


Baca: Pihak Istana Santai Dana Kelurahan Dibilang Politis

Dana desa berdampak positif mengembangkan ekonomi berdikari. Kesuksesan itu ingin ditularkan dengan menggerakkan ekonomi di lingkungan kelurahan.

"Ditambah lagi banyak kelurahan-kelurahan punya ciri desa," sebut politikus PKB itu.

Ia menilai wajar calon presiden nomor urut 01 itu berencana mengalirkan dana ke kelurahan. Karding sekaligus menampik anggapan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menuding pemerintah punya maksud tertentu melalui rencana tersebut.

Karding menegaskan rencana Jokowi itu sudah didasari dua pertimbangan kuat, akumulasi aspirasi, dan keberhasilan dana desa. "Jadi, ini tidak ada urusannya tentang udang di balik batu," tegas Karding.

Jokowi menjanjikan adanya dana kelurahan. Dana dijadwalkan keluar tahun depan.

Baca: Bima Arya: Dana Kelurahan Memang Ditunggu

Politikus PAN Bima Arya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Faktanya, kebijakan itu memang tengah ditunggu untuk pengembangan kelurahan.

Wali Kota Bogor itu mengimbau pelaksanaannya diiringi perencanaan dan pengawasan yang tepat. Itu diperlukan untuk menghindari spekulasi dan mengarahkan aliran dana tepat sasaran.

Ide dana kelurahan muncul pada Juli saat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Presiden Joko Widodo, Juli lalu. Bagi Apeksi, dana itu diperlukan untuk menyelesaikan persoalan perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, dan kemiskinan.

Kementerian Keuangan berencana menganggarkan Rp3 trilun untuk dana kelurahan di RAPBN 2019. Dana berasal dari pengalihan pos anggaran dana desa yang tadinya dianggarkan Rp73 triliun ke Dana Alokasi Umum (DAU).





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id