Pihak Istana Santai Dana Kelurahan Dibilang Politis
Kepala Staf Khusus Kepresidenan (KSP) Moeldoko - Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Istana Kepresidenan santai menanggapi tudingan adanya unsur politis dalam wacana pemberian dana kelurahan. Pemberian dana dipastikan untuk memudahkan kerja pimpinan desa.

"Ya semua apa sih yang enggak dianggap politik," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 21 Oktober 2018.

Jenderal Purnawirawan TNI itu menjelaskan, dana keluharan semacam dana komando operasional (kodal) di TNI. Pasalnya, pimpinan desa selama ini tak memiliki dana apapun selain dana desa. Sedangkan, dana desa tak bisa digunakan selain untuk kepentingan pembangunan desa.


"Saya sampaikan Pak Presiden itu seperti Bupati, Wali Kota, Gubernur itu tidak mempunyai kodal. Tidak mempunyai dana pimpinan. Masa gara-gara Rp100 juta kena KPK," ujar dia.

Para pimpinan daerah juga terkadang menerima lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok masyarakat. Mereka memasukan berbagai proposal permintaan dana bantuan untuk ditindaklanjuti. 

Hal itu, lanjut dia, merupakan tanggung jawab kepala daerah untuk menyelesaikan. Sedangkan, dia tidak punya duit untuk itu. 

"Dengan dana pimpinan ini diharapkan bisa lebih fleksibel pimpinan di daerah itu. Itu saja dasar pemikirannya enggak ada politik," ucap dia.

Dia menyebut dana keluharan belum dapat persetujuan DPR. Pasalnya, ini baru sekedar wacana. "Tapi kita meyakini bahwa dana itu memang diperlukan pimpinan di daerah," kata dia.

Baca: Bima Arya: Dana Kelurahan Memang Ditunggu



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id