Bima Arya: Dana Kelurahan Memang Ditunggu
Wali Kota Bogor Bima Arya - MI/Susanti.
Jakarta: Wali Kota Bogor Bima Arya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang bakal mengeluarkan dana kelurahan pada 2019. Ini, kata dia, sudah ditunggu sejak lama. 

"Terlepas dari isu politik di tahun politik, anggaran untuk kelurahan tadi adalah kebijakan yang memang ditunggu dan kami sambut baik," kata Bima, Minggu, 21 Oktober 2018. 

Untuk menghindari dugaan-dugaan negatif, kata dia, pelaksanaanya harus diiiringi dengan aspek perencanaan yang tepat. Ini supaya tepat sasaran dan perlu pengawasan secara bersama-sama.


"Agar semua sesuai dengan aturan," imbuh dia. 

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi) itu tak terkejut dengan keputusan dana kelurahan. Usul itu sudah mengemuka sejak pertemuan antara Presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli 2018. 

"Presiden beri kesempatan kepada kami untuk curhat. Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama," kenang Bima. 

(Baca juga: Wali Kota Dorong Jokowi Beri Dana Kelurahan)

Bima yang saat itu dapat sesi pertemuan pagi memanfaatkan kesempatan dengan menyampaikan sejumlah hal. Misalnya kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan.

"Serta permohonan dana untuk kelurahan. Kami para wali kota menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan, karena itu penting untuk kelola tren urbanisasi dengan baik," beber dia. 

Para wali kota, kata dia, khawatir problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional. 

"Saat itu presiden spontan berkata 'Oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?' Kami jawab 'Beluuum pak'. Kemudian Presiden bilang 'Baik akan saya kaji dan koordinasikan' sambil beliau catat itu di iPad beliau," tutur Bima. 

Pemerintah bakal mengeluarkan dana kelurahan pada 2019. Ini di luar dana desa yang selama ini sudah ada. 

Presiden Joko Widodo menyebut dana ini dikeluarkan lantaran ada keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan. 

(Baca juga: TKN-KIK Membantah Dana Operasional Lurah Terkait Pilpres)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id