Ilustrasi logo Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). AFP/Bay Ismoyo.
Ilustrasi logo Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). AFP/Bay Ismoyo.

Komisi V Kaji Pembentukan Badan Keselamatan Nasional

Nasional Transformasi KNKT
Whisnu Mardiansyah • 12 Desember 2019 13:49
Jakarta: Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menggulirkan wacana pembentukan Badan Keselamatan Nasional. Komisi V DPR mengkaji wacana itu.
 
"Kalau memang itu sangat urgenuntuk kepentingan keselamatan masyarakat, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya (pembentukan Badan Keselamatan Nasional)," kata Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie kepada Medcom.id, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Komisi V ingin mencari tahu alasan KNKT bertransformasi menjadi Badan Keselamatan Nasional. Jangan sampai pembentukan badan baru hanya karena keterbatasan anggaran operasional lembaga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masalah anggaran, kata Syarief, bisa dipecahkan dengan penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan. Selama ini, anggaran KNKT 'dititipkan' di Kementerian Perhubungan.
 
"Setelah kita kaji memang ternyata KNKT perlu dipisah supaya dia bisa mengambil kebijakan langsung tidak menunggu lagi, atau kalau di perhubungan dia harus koordinasi dan sebagainya, ini semua tentu kita harus kaji," jelas dia.
 
Pembentukan badan baru tak bisa sembarangan. Pemerintah harus mengkaji kesiapan sumber daya manusia, regulasi, dan infrastruktur, mendukung operasional badan anyar tersebut.
 
"Karena dalam membentuk lembaga pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah jadi saya kira ini yang perlu menjadi perhatian," jelas Syarief.
 
KNKT merupakan lembaga non-struktural di bawah presiden. KNKT bertanggung jawab kepada presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
 
Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2012, KNKT bertugas menginvestigasi kecelakaan transportasi dan mengeluarkan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan tranportasi kepada pihak terkait. KNKT juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden berdasarkan hasil investigasi. Rekomendasi itu bertujuan mewujudkan keselamatan transportasi.
 
Meski berada di bawah presiden, anggaran KNKT 'dititipkan' di Kementerian Perhubungan. Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono ingin lembaganya berubah menjadi Badan Keselamatan Nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senin, 25 November 2019.
 
Selama menginvestigasi kecelakaan, KNKT tak pernah menyalahkan, tak pernah mengadili, dan tak pernah berpihak. KNKT fokus membongkar penyebab kecelakaan. Soerjanto yakin prinsip ini dibutuhkan mencari tahu penyebab kecelakaan di sektor konstruksi dan industri.
 
Konsep badan keselamatan nasional ini sudah diterapkan beberapa negara. Ia mencontohkan Dutch Safety Board di Belanda. Badan Keamanan Belanda itu menginvestigasi kecelakaan di tiga sektor tersebut.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif