Legislatif Diminta Lebih Banyak Melibatkan Publik

Jakarta: DPR diminta lebih banyak melibatkan masyarakat dalam merumuskan Undang-Undang (UU). UU baik adalah yang berguna bagi bangsa dan negara serta berdampak langsung pada masyarakat, salah satunya UU TPKS.
 
“Produk legislasi ini akan dieksekusi sebagai keputusan politik. Ketika dieksekusi oleh eksekutif yang menerima dampaknya adalah rakyat," kata peneliti senior BRIN Siti Zuhro kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 29 April 2022.
 
Menurut dia, untuk membuat UU yang berkualitas, legislatif harus melibatkan masyarakat sipil. Sehingga, aspirasi yang diserap lebih komprehensif dan berdampak bagi rakyat.
"Harus ada perumusan yang betul-betul sampai ada konsultasi publik yang gayeng, betul enggak pasal ini ayat ini akan berdampak positif terhadap negara bangsa terutama,” kata Siti.
 
Baca: Baleg Sebut UU TPKS Bukti DPR Periode Sekarang Produktif
 
Sebaliknya, kata dia, UU yang dikerjakan terkesan terburu-buru akan memicu polemik di masyarakat. Dia mencontohkan UU IKN.
 
“Tidak ada masalah dengan pindah Ibu Kota, kan rencana bagus. Tetapi pindahnya bagaimana, itu yang perlu dibicarakan. Meski sudah mengundang puluhan pakar dalam FGD tidak menjamin rakyat setuju,” kata Siti.

UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan legislatif tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Dia ingin semua produk parlemen berkualitas.
 
Proses pembuatan UU di masa kepemimpinannya di DPR, kata Puan, lebih difokuskan pada mekanisme yang benar serta bermanfaat untuk masyarakat. "Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat," kata Puan.