Golkar Bantah Impor Garam Terkait Pilpres 2019

Siti Yona Hukmana 19 Maret 2018 09:21 WIB
garam
Golkar Bantah Impor Garam Terkait Pilpres 2019
Pekerja memanen garam di tambak garam - ANT/Ahmad Subaidi
Jakarta: Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily membantah impor garam yang dilakukan Kementerian Perindustian untuk persiapan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menuding impor garam yang dilakukan untuk menyiapkan pundi-pundi. 

“Kebijakan ini murni sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam industri yang mengalami kekurangan,” kata Ace kepada Medcom.id, Senin, 19 Maret 2018.

Ace menuturkan, selama ini impor garam industri didasari pertimbangan bahwa garam produksi dalam negeri belum memenuhi standar kualitas atau spesifikasi garam industri. “Misalnya, kebutuhan industri pangan membutuhkan kandungan natrium klorida (NaCI) minimal 97 persen, kalsium serta kadar air. Contoh lainnya, industri farmasi membutuhkan kandungan garam dengan NaCI 99,9 persen,” terang Ace.


Dia bilang pernyataan Faisal sebaiknya didasarkan atas penjelasan ekonomi daripada mengkait-kaitkannya dengan politik. Pernyataan Faisal dinilai tendesius dan tidak mendasar.

“Ketimbang mengkritik tanpa argumentasi yang mendasar, sebaiknya kita mencari solusi untuk memperkuat produksi garam nasional yang dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan garam industri. Bagaimanapun penguatan kebutuhan industri sangat penting. Demikian juga dengan meningkatkan produksi garam lokal untuk pemberdayaan petani garam,” pungkas dia. 

(Baca juga: Ekonom Kritik Perubahan Rekomendasi Impor Garam)

Maka itu, kata dia, perlu pembicaraan satu meja antara Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Asosiasi Petani Garam, Asosiasi Industri untuk mencari akar persoalan terkait kebutuhan dan ketersediaan garam di Indonesia.

Sebelumnya,  Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai perubahan rekomendasi impor garam oleh pemerintah disusupi kepentingan politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.  Pasalnya izin impor garam tak lagi diterbitkan lewat rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melainkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Jika impor dilakukan lewat rekomendasi Kemenperin, impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton akan dilakukan sekaligus. Padahal selama ini  impor garam tak pernah melebihi 2 juta ton atau hanya boleh dilakukan secara bertahap.

Faisal bilang jumlah impor garam yang tak biasa tersebut bisa menjadi ladang untuk menambah pundi-pundi kelompok tertentu. Apalagi Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian diberi posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Secara tidak langsung, lanjutnya, Airlangga bakal berkontribusi besar untuk mencari sumber pendanaan dalam kampanye pesta demokrasi 2019 mendatang. "Impor garam dimainin sampai 3,6 juta ton sekaligus nyari dana untuk pilpres karena Menperin itu Ketum Golkar," tegas Faisal.

(Baca juga: Alasan Rekomendasi Impor Dikembalikan ke Kemenperin)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id