Jika impor dilakukan lewat rekomendasi Kemenperin, impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 3,7 juta ton akan dilakukan sekaligus. Padahal selama ini impor garam tak pernah melebihi 2 juta ton atau hanya boleh dilakukan secara bertahap.
"Ini kenapa industri mintanya 3,7 juta ton. Sudah seperti itu mintanya sekaligus. Kan ini enggak bener. Enggak bisa langsung impornya sekaligus," ujar Faisal, saat ditemui di Epiwalk Epicentrum, Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.
Faisal menambahkan jumlah impor garam yang tak biasa tersebut bisa menjadi ladang untuk menambah pundi-pundi kelompok tertentu. Apalagi Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian diberi posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Secara tidak langsung, lanjutnya, Airlangga bakal berkontribusi besar untuk mencari sumber pendanaan dalam kampanye pesta demokrasi 2019 mendatang. "Impor garam dimainin sampai 3,6 juta ton sekaligus nyari dana untuk pilpres karena Menperin itu Ketum Golkar," tegas Faisal.
Sebelumnya Kemenperin menyampaikan kebutuhan garam industri tercatat 3,7 juta ton. Sementara, KKP merekomendasikan kebutuhan garam industri cuma 1,8 juta ton yang diproses secara bertahap. Namun jumlah tersebut dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan industri sehingga rekomendasi untuk impor garam pun diserahkan ke Kementerian Perindustrian.
Saat ini Kemendag baru menerbitkan izin impor garam industri sebesar 2,37 juta ton atau 64,05 persen dari kuota impor garam tahun ini sebanyak 3,7 juta ton. Izin itu diberikan bagi 21 perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi Kemenperin per awal Januari lalu. Masih tersisa sekitar 30 perusahaan lagi yang belum mendapatkan izin impor garam industri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
