Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (Kanan pegang mic) - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (Kanan pegang mic) - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

RUU PKS Ditargetkan Rampung Sebelum September 2019

Nasional pelecehan seksual antikekerasan seksual
Theofilus Ifan Sucipto • 05 Juli 2019 17:19
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terus dikebut. RUU ditargetkan rampung sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir.
 
"Sedang dalam pembahasan oleh DPR. Kami berharap selesai sebelum September ini," kata kata Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu di Gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Dia mengatakan Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan komisi VIII DPR. Saat ini, kata Pribudiarta, Daftar Inventaris Masalah (DIM) versi DPR dan Pemerintah sudah selesai dan segera dibahas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pribudiarta mengatakan RUU PKS bisa membantu saat kasus kekerasan seksual terjadi, seperti kasus mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun. Baiq dituduh menyebarluaskan rekaman dugaan asusila yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7.
 
(Baca juga:RUU PKS Tak Akan Bertentangan dengan Agama)
 
Hadirnya RUU tersebut, ungkap Pribudiarta, bisa melindungi korban kekerasan seksual, seperti dalam kasus Nuril. Pribudiarta berharap RUU PKS bisa segera disahkan anggota Parlemen.
 
"Karena itu DPR mengambil inisiasi dengan RUU PKS. Semoga disahkan sebelum September," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) antara DPR dan Pemerintah ditangguhkan untuk sementara. Pembahasan kembali dilanjutkan setelah Pemilu 2019.
 
"Kita masih membahasnya dengan melakukan RDPU dengan para akademisi tokoh masyarakat, dengan pihak-pihak termasuk juga MUI. Pembahasan dengan pemerintah sendiri belum dilakukan dan rencananya mau kita bahas setelah pemilu," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 13 Maret 2019.
 
Kala itu, Ace beralasan penundaan pembahasan RUU PKS demi menghindari konflik kepentingan dan penafsiran bermacam-macam di tahun politik saat ini. Seperti tudingan sejumlah pihak untuk melegalisasi perzinaan dan LGBT.
 
(Baca juga:MUI Beri Rambu untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif