KontraS Nilai Pembentukan Koopsusgab tak Mendesak
Ilustrasi. Petugas Kepolisian dari satuan Gegana mengamankan jalannya sidang pembacaan pledoi terdakwa otak bom Sarinah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: MI/Pius Erlangga
Jakarta: Latar belakang tindakan terorisme bersifat kompleks sehingga perlu dilakukan multipendekatan dalam penanganan kasus, khususnya pendekatan preventif dan mitigatif. Diperlukan pula sinergitas dari seluruh lembaga terkait untuk tetap mendasarkan pada kewenangan masing-masing, sesuai koridor hukum, dan jaminan HAM.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani, mengatakan prinsip kehati-hatian penggunaan regulasi setelah disahkannya RUU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme oleh DPR tetap perlu diperhatikan.

"Karena UU pemberantasan terorisme hanyalah salah satu instrumen dalam penanggulangan tindak pidana terorisme," ujar Yati melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Mei 2018.


Ia menerangkan, pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan kejahatan kemanusiaan sedianya tetap berada dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), seperti yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU 34/2004 tentang TNI.

Baca: Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme tak Boleh Permanen

Selain itu, perpres yang dimaksud dalam Pasal 43 I UU Antiterorisme tersebut juga perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, keterlibatan TNI sebagai pilihan terakhir dan dengan sejumlah prasyarat ketat, misalnya apabila situasi dan kondisi mendesak di mana Polri/penegak hukum sudah tidak mampu.

Kedua, harus jelas dalam skala, situasi, derajat atau intensitas situasi seperti TNI terlibat. Ketiga, TNI tidak bisa terlibat dalam konteks penyelidikan, penyidikan atau proses pemidanaan (criminal justice process). Keempat, adanya jaminan ketiadaan tumpang tindih kewenangan. Kelima, adanya jaminan mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel.

"Berdasarkan hal-hal tersebut maka sebaiknya pembentukan Koopsusgab tidak mendesak untuk dibentuk. Selama ini sudah terdapat praktik bagaimana TNI terlibat dalam operasi pemberantasan terorisme di Poso tanpa harus secara khusus diatur dalam UU pemberantasan terorisme maupun pembentukan Koopsusgab."

Baca: Ulama Diminta Ikut Tangkal Ajaran Terorisme

Menurut dia, prinsip kehati-hatian menggunakan UU tersebut perlu dikedepankan. Alasannya karena UU hasil revisi itu memiliki sejumlah pasal yang memberikan diskresi kepada penegak hukum secara khusus, seperti penyadapan, penangkapan selama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari, penggunaan pasal hate speech atau pemidanaan terhadap orang orang yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris dan melakukan penghasutan.

Prinsip kehati-hatian itu dilakukan dengan tetap mengedepankan proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Mengutamkan pendekatan eksesif dalam pemberantasan terorisme dikhawatirkan akan semakin memproduksi rantai kekerasan, melemahkan langkah-langkah kontraterorisme dan upaya deradikalisasi.

"Jika UU ini diberlakukan maka penting untuk memastikan adanya safeguard, pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam menggunakan kewenangan yang ada di dalam UU ini," pungkasnya. (Media Indonesia)





(DMR)