Wapres Dukung KPU
Wakil Presiden jusuf Kalla - Medcom.id/Dheri Agriesta.
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan meneken Peraturan KPU (PKPU) karena adanya larangan mantan narapida koruptor maju dalam pemilihan legislatif. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai KPU memiliki wewenang untuk mengurus segala hal tentang pemilihan umum.

Kalla memahami perbedaan pendapat antara DPR, pemerintah, dan KPU. Namun, sejatinya, dia menilai, urusan mengenai pemilihan umum merupakan kewenangan KPU.

"Tentu yang punya kewenangan untuk mengatur hal-hal yang perlu diatur adalah KPU. Masing-masing kita menghargai tugas masing-masing," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018.


(Baca juga: PKPU Dinilai Sah Sejak Diteken KPU)

Kalla mendukung aturan larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pemilihan legislatif. Alasannya sederhana, Kalla ingin DPR diisi individu bermartabat dan rekam jejak baik.

Ia mencontohkan jika salah seorang residivis maju dalam pemilihan legislatif. Padahal, untuk melamar kerja saja dibutuhkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian.

"Masa sudah jelas ada masalahnya, residivis, diminta jadi anggota DPR, nanti sulit," jelas Kalla.

Kalla tak tahu alasan Yasonna enggan meneken PKPU itu. Ia berjanji akan mengecek hal itu kepada menteri terkait.

"Kalau sudah (diundangkan), bisa saja judicial review, tapi itu nanti di MA kalau peraturan KPU itu mau digugat," jelas Kalla.

(Baca juga: Ketua KPU: Polemik eks Koruptor Nyaleg Hambat Tahapan Pemilu)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id