PKPU Dinilai Sah Sejak Diteken KPU
Komisioner KPU Hasyim Asyari dan Arief Budiman - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai Peraturan KPU (PKPU) sudah sah sejak ditandatangani pihaknya. Tugas Kemenkumham tinggal mengundangkan.  

"Peraturan perundang-undangan itu sah sejak ditandangani oleh pihak yang punya otoritas membentuk itu, yakni KPU. Simbolik tanda tangan KPU, maka sejak saat itu sah," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juni 2018.

Hasyim menyebut Kemenkumham hanya bertugas mengundangkan PKPU. Secara teknis kementerian mengarsipkan regulasi sebagai aturan negara. Dengan prosesi ini pula sebuah peraturan resmi disahkan.


"Kementerian Hukum dan HAM ini tugasnya mengundangkan, menempatkan peraturan perundangan di dalam. Apakah lembaran negara atau berita negara. Dengan begitu sebagai penanda sejak itu sudah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum," kata Hasyim.

(Baca juga: Draf PKPU Dikirim ke Kemenkumham)

Dia menyebut bila PKPU tak segera diundangkan bakal bermasalah. Misalnya, ada kekosongan hukum dan dampak lain.

"Kalau misalkan tidak mau mengundangkan ya ada kekosongan hukum. Tidak akan ada proses pencalonan, berarti akan ada satu tahapan yang kemudian terganggu, tertunda, yaitu tahap pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota," kata Hasyim.

Pun demikian, pihaknya menunggu PKPU diundangkan oleh Kemenkumham. Hasyim tak mau menerka cepat lambatnya regulasi itu diundangkan. 

Prinsipnya, lanjut dia, dalam koordinasi ada dua opsi ditawarkan KPU pada Kemenkumham. Pertama, pemerintah membuat revisi UU atau Perppu. 

"Tapi kalau tidak ya PKPU sudah disahkan dan tinggal menunggu perundangannya saja," tukas Hasyim.

(Baca juga: Presiden Didorong Buat Perppu Eks Koruptor Nyaleg)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id