NEWSTICKER
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id

Omnibus Law Cipta Kerja Diminta Tak Batasi Jurnalis

Nasional kebebasan pers Omnibus Law
Candra Yuri Nuralam • 17 Februari 2020 16:09
Jakarta: Pemerintah diminta tidak mengekang jurnalis dengan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lewat omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Fungsi pengawasan pers diminta tidak diusik.
 
"Kami mengimbau pemerintah Indonesia membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
 
Riefky menuturkan pers merupakan instrumen paling penting bagi demokrasi di Indonesia. Pers merupakan penghubung percakapan antara pejabat publik dengan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut undang-undang tidak boleh melemahkan fungsi pers. Meski demikian, pers juga diminta tetap menjaga kaidah jurnalistik saat bertugas di lapangan.
 
"Berbagai regulasi yang dibuat jangan sampai mendegradasi kualitas laporan yang dibuat oleh pers. Di lain pihak, pers juga harus terus menjaga netralitas dan profesionalitas demi kualitas produk pers yang mampu merekatkan masyarakat Indonesia," ujar Riefky.
 
Revisi UU Pers dalam omnibus law Cipta Kerja ada di dua pasal: Pasal 11 'Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal'. Diubah menjadi 'Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal'.
 
Pasal 18 (1) tertulis 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta'.
 
Pasal itu diubah menjadi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar'.
 
Selanjutnya, Pasal 18 (3) 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta'. Diubah menjadi 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif'.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif