NEWSTICKER
Ilustrasi jurnalis. Foto: Medcom.id
Ilustrasi jurnalis. Foto: Medcom.id

AJI Tolak Revisi UU Pers Lewat Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional kebebasan pers pers Omnibus Law
Cindy • 17 Februari 2020 12:26
Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menolak upaya campur tangan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lewat omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada dua pasal yang akan diubah, yakni modal asing dan ketentuan pidana.
 
"Ini bentuk kemunduran bagi kebebasan pers," kata Ketua Umum AJI Abdul Manan di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
 
Abdul menyoroti perubahan Pasal 18 (1) tertulis 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian diubah menjadi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.'
 
Abdul mempertanyakan urgensi pemerintah menaikkan denda lebih dari 400 persen, yakni dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Dia menilai ada upaya balas dendam dari pemerintah menggunakan pasal itu sebagai alat mengintimidasi pers.
 
AJI Tolak Revisi UU Pers Lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi kebebasan pers. Foto: Medcom.id
 
"Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik," ucap Abdul.
 
Selanjutnya, Pasal 18 (3) berisi 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta'. Diubah menjadi 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.'
 
Pasal 9 memuat ketentuan perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara, Pasal 12 mengatur perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka.
 
Abdul menuntut revisi pasal tersebut dicabut. Pasal dinilai bisa menjadi dalih pemerintah mengekang kebebasan pers.
 
"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya," tegas Abdul.
 
Sejumlah aliansi wartawan juga menolak revisi UU Pers dalam omnibus law RUU Cipta Kerja. Mereka antara lain, Ikatan Jurnis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif