NEWSTICKER
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) konferensi pers soal RUU Cipta Kerja. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) konferensi pers soal RUU Cipta Kerja. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Jokowi Diminta Ajak Buruh Berdiskusi Soal Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Candra Yuri Nuralam • 16 Februari 2020 17:36
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta mengajak buruh berdiskusi soal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dinilai perlu menyerap aspirasi buruh dalam membahas aturan perundang-undangan.
 
"Seharusnya Pak Jokowi kalau ini penting harus ngundang pimpinan buruh, tanya apa problem dan solusinya," kata Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
 
Rusli meminta pemerintah tidak serampangan dalam membuat aturan. Dia pun meminta proses penyusunan draf omibus law dibuka secara gamblang ke publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini enggak pernah (dibuka secara gamblang), sangat tertutup prosesnya, kenapa enggak komunikasi dengan para buruh?" ujar Rusli.
 
Jokowi Diminta Ajak Buruh Berdiskusi Soal Omnibus Law
Pemerintah menyerahkan surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Foto: Anggi Tondi Martaon/Medcom.id
 
Rusli juga meminta pemerintah memikirkan nasib buruh. Dia tak mau pemerintah hanya berpihak kepada investor dalam membuat aturan.
 
"Komunikasi Pak Jokowi sangat lemah sekali, apa memang Pak Jokowi hanya mementingkan pengusaha ketimbang buruh?" ucap dia.
 
Rabu, 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani. Draf terdiri atas 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Draf akan dibahas pemerintah dengan tujuh komisi di DPR.
 
Sebelum masuk ke tahap pembahasan, draf RUU Omnibus Law ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus lantas membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan.
 
Substansi dari omnibus law ini mencakup 11 klaster, yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif