NEWSTICKER
Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

RUU Cipta Kerja Dianggap Mencekik Pekerja

Nasional buruh Omnibus Law
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Februari 2020 21:22
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap bakal mencekik pekerja. Ada unsur ketidakadilan dalam RUU tersebut.
 
"Omnibus law bikin kita jadi budak korporat," kata Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Februari 2020.
 
RUU Cipta Kerja mengatur jam lembur buruh semakin panjang. Dalam RUU Pasal 77a ayat dua huruf B, waktu lembur buruh paling banyak empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal, kata Nur, Pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jam lembur lebih sedikit. Lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu.
 
RUU Cipta Kerja Dianggap Mencekik Pekerja
Pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. Foto: MI/ Susant
 
Pekerja juga tak dijamin mendapat pesangon saat terkena pemutusan hubungan kerja. Menurut Besaran pesangon berdasarkan kesepakatan pekerja dan perusahaan.
 
"Itu (PHK) adalah keputusan sepihak pengusaha, bagaimana perlindungannya?" ujar Nur.
 
Selain itu, RUU Cipta Kerja bakal menghilangkan denda perusahaan yang telat membayar honor. Menurut dia, hal ini sangat berdampak pada pekerja lepas.
 
"Denda akan hilang dan dinyatakan sebagai utang. Nantinya pekerja lepas sama sekali tidak terlindungi," tutur Nur.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif