Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. MI/Rommy Pujianto.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. MI/Rommy Pujianto.

PDIP Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota

Nasional pemindahan ibukota
Arga sumantri • 29 April 2019 22:31
Jakarta: PDI Perjuangan mendukung rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut implementasi rencana itu harus mempertimbangkan banyak aspek.
 
"Salah satunya adalah posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu," kata Hasto di Jakarta, Senin, 29 April 2019.
 
Baca: Presiden Ingin Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Hasto, pemindahan Ibu kota juga harus mempertimbangkan arah masa depan Indonesia. Pada 2030, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.
 
"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia," ujarnya.
 
Hasto yakin pemindahan Ibu Kota akan membantu pembangunan yang lebih merata. Ia mengatakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan akan memiliki ruang hijau dan tata kota yang semakin asri.
 
"Karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan Ibu Kota baru tersebut," jelasnya.
 
Hasto mengingatkan Presiden Sukarno telah berencana menjadikan Palangkaraya sebagai Ibu Kota. Rencana itu disampaikan pada 1957. Posisi Kalimantan Tengah dinilai mampu mencerminkan sebagai pusat Indonesia dan dunia.
 
"Gagasan besar Bung Karno ini tentunya diintegrasikan dengan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," paparnya.
 
Presiden Joko Widodo ingin Ibu Kota Negara pindah ke luar Pulau Jawa. Alasannya, hampir 57 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Presiden juga ingin pemindahan Ibu Kota mempermudah pemerataan pembangunan di Indonesia.
 
Baca juga: Tiga Alternatif Pemindahan Ibu Kota
 
Pemindahan Ibu Kota Negara memiliki tiga alternatif. Alternatif pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta, tetapi dibuat distrik khusus pemerintahan di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional.
 
Alternatif kedua dengan memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya sekitar Jabodetabek. Sedangkan, alternatif ketiga memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif