Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). ANT/Akbar Nugroho.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). ANT/Akbar Nugroho.

Presiden Ingin Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa

Nasional pemindahan ibukota
Damar Iradat • 29 April 2019 19:25
Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak dua pilihan pemindahan Ibu Kota ke wilayah lain di Pulau Jawa. Presiden ingin Ibu Kota dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan tiga pilihan pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama dan kedua, Ibu Kota dipindahkan ke wilayah lain di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
 
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi dalam rapat terbatas soal rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Jakarta Dinilai Tak Lagi Layak Jadi Ibu Kota
 
Jokowi menilai pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa merupakan solusi paling sesuai saat ini. Karena, hampir setengah penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa, sekitar 57 persen dari total populasi penduduk.
 
Sebanyak 21 persen populasi menetap di Pulau Sumatra. Sisanya, sebanyak 6 persen di Kalimantan, sebanyak 7 persen di Sulawesi, serta Papua dan Maluku sebanyak 3 persen.
 
Jokowi menilai Pulau Jawa sudah cukup sesak. Penduduk yang berlimpah itu juga membuat Pulau Jawa memiliki catatan kemacetan parah.
 
"Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya," ujarnya.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti masalah banjir di Jakarta. Banjir menjadi ancaman besar bagi masyarakat saat musim hujan tiba.
 
Selain itu, ketersediaan air bersih pada musim kemarau hanya 2 persen dari kebutuhan masyarakat. Pencemaran juga menjadi masalah serius bagi masyarakat, tercatat beberapa sungai di Pulau Jawa masuk dalam daftar 10 sungai tercemar di dunia.
 
Jokowi juga menyoroti ketersediaan lahan produktif. Menurut dia, sebanyak 40 ribu hektare lahan produktif setiap tahunnya beralih fungsi.
 
"Dari sawah ke properti. sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana," jelas Jokowi.
 
Baca juga: Presiden Pimpin Ratas Rencana Pemindahan Ibu Kota
 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan tiga alternatif dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Alternatif pertama, yakni Ibu Kota tetap berada di Jakarta, tetapi dibuat distrik khusus pemerintahan di seputaran istana Kepresidenan dan Monumen Nasional.
 
Alternatif kedua yakni dengan memindahkan pusat pemerintahan dekat dengan Jakarta, misalnya seputaran Jabodetabek. Sementara itu, alternatif ketiga yakni memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Pulau Jawa.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif