DPR Diminta Mengkaji Sebelum Menggulirkan Angket Pelantikan Iriawan

Dheri Agriesta 21 Juni 2018 13:08 WIB
pilgub jabar 2018
DPR Diminta Mengkaji Sebelum Menggulirkan Angket Pelantikan Iriawan
Wapres Jusuf Kalla/Medcom.id/Dheri Agriesta
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempersoalkan DPR menggulirkan hak angket terkait pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat (Jabar). Namun, Parlemen harus benar-benar teliti sebelum menggunakan haknya.

"Tapi sebelum (menggulirkan) hak angket dikaji dulu," tegas Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2018.

Eks Ketum Golkar itu menjelaskan Mendagri Tjahjo Kumolo dipastikan merujuk Undang-Undang dalam setiap pengambilan kebijakan. Pengangkatan Iriawan pun dianggap sudah sesuai ketentuan.


"Jadi soal hukumnya itu Menteri Dalam Negeri sudah menjelaskan berkali-kali seperti itu," jelas Kalla.

Baca: Tiga Fraksi Usulkan Hak Angket atas Pelantikan Iriawan

Fraksi Partai NasDem, Gerindra, PKS, dan Demokrat bakal menggulirkan hak angket pelantikan Iriawan. Pemerintah dituntut menjelaskan.

Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate menilai kebijakan Mendagri sangat keliru. "Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI," tegas Johnny saat dihubungi, Rabu, 20 Juni 2018.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo paling bertanggung jawab atas pelantikan Iriawan. Pemerintah dianggap tak konsisten karena melanggar aturan dengan menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai kepala daerah.

"Jangan lah menabarak banyak aturan yang sudah dibuat di negeri ini. Revolusi mental seharusnya bisa membuat masyarakat dan pejabat taat hukum. Jadi lah contoh bernegara yang baik. Angket!" tegas Mardani saat dihubungi, Selasa, 19 Juni 2018.

Baca: NasDem Dukung Hak Angket Terbatas Pelantikan Iriawan

Di sisi lain, Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan setidaknya ada tiga aspek penting yang melandasi pelantikan Iriawan. Aspek pertama, penunjukan Iriawan sesuai Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018, dan Pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat. Keputusan itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018.

Pada aspek substansi, Iriawan merupakan Sekretaris Utama Lemhanas setara dengan Pejabat Tinggi Madya. Hal itu sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Secara prosedur, jelas Akmal, pelantikan sama sekali tidak melanggar hukum. Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengusulkan tiga nama pada Presiden Joko Widodo. Lalu Presiden memilih Iriawan.

Prosedur ini diklaim telah berlangsung baik. Didukung pula aspek tambahan, yakni secara normatif, kebijakan pengangkatan Iriawan juga tak melanggar aturan.



(OJE)