Jakarta: Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan partainya mengusulkan penggunaan hak interplasi dan angket terbatas atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Johnny menilai kebijakan Mendagri sangat keliru.
"Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI," tegas Johnny saat dihubungi, Rabu, 20 Juni 2018.
Johhny menduga ada penyimpangan prosedural administratif. Di sisi lain, Johhny mengimbau masyarakat Jabar tak terbawa kekisruhan pelantikan Iriawan. Hal itu diharapakan tidak mengurangi antusiasme masyarakat Jabar pada Pilkada 27 Juni 2018.
"Masyarakat Jabar untuk tetap tenang dan menjaga suasana yang kondusif menjelang Pilkada 2018 pada 27 Juni. Dan berharap pilkada berlangsung dengan aman dan tertib," pungkasnya.
Baca: Tiga Fraksi Usulkan Hak Angket atas Pelantikan Iriawan
Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden paling bertanggung jawab atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.
Pemerintah dianggap tak konsisten karena melanggar aturan karena menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai kepala daerah.
"Jangan lah menabarak banyak aturan yang sudah dibuat di negeri ini. Revolusi mental seharusnya bisa membuat masyarakat dan pejabat taat hukum. Jadi lah contoh bernegara yang baik. Angket!" tegas Mardani saat dihubungi, Selasa, 19 Juni 2018.
Jakarta: Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan partainya mengusulkan penggunaan hak interplasi dan angket terbatas atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Johnny menilai kebijakan Mendagri sangat keliru.
"Sejauh untuk meminta keterangan dan mendapatkan keterangan yang utuh dari pemerintah maka Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas oleh DPR RI," tegas Johnny saat dihubungi, Rabu, 20 Juni 2018.
Johhny menduga ada penyimpangan prosedural administratif. Di sisi lain, Johhny mengimbau masyarakat Jabar tak terbawa kekisruhan pelantikan Iriawan. Hal itu diharapakan tidak mengurangi antusiasme masyarakat Jabar pada Pilkada 27 Juni 2018.
"Masyarakat Jabar untuk tetap tenang dan menjaga suasana yang kondusif menjelang Pilkada 2018 pada 27 Juni. Dan berharap pilkada berlangsung dengan aman dan tertib," pungkasnya.
Baca: Tiga Fraksi Usulkan Hak Angket atas Pelantikan Iriawan
Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden paling bertanggung jawab atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.
Pemerintah dianggap tak konsisten karena melanggar aturan karena menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai kepala daerah.
"Jangan lah menabarak banyak aturan yang sudah dibuat di negeri ini. Revolusi mental seharusnya bisa membuat masyarakat dan pejabat taat hukum. Jadi lah contoh bernegara yang baik. Angket!" tegas Mardani saat dihubungi, Selasa, 19 Juni 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
