Jakarta: Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden paling bertanggung jawab atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.
Pemerintah dianggap tak konsisten karena melanggar aturan karena menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai kepala daerah.
"Jangan lah menabarak banyak aturan yang sudah dibuat di negeri ini. Revolusi mental seharusnya bisa membuat masyarakat dan pejabat taat hukum. Jadi lah contoh bernegara yang baik. Angket!" tegas Mardani saat dihubungi, Selasa, 19 Juni 2018.
Waketum Gerindra Fadli Zon menjelaskan hak angket digunakan untuk meluruskan kebijakan pemerintah menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu keliru. Ia mendukung penuh usulan itu.
"Karena berpotensi melanggar UU," ucap Wakil Ketua DPR itu.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo keluar jalur menjadikan Iriawan sebagai penjabat gubernur.
"Wajib mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah. Saya memandang hak angket adalah jawabannya," tutur Anggota Komisi III DPR itu.
Tjahjo Kumolo melantik Komjen Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi gubernur diisi Plh Sekda Jabar Iwa Karniwa. Iriawan mengisi jabatan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah memasuki akhir masa jabatan.
Jakarta: Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS mengusulkan penggunaan hak angket kepada Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden paling bertanggung jawab atas pelantikan Sestama Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.
Pemerintah dianggap tak konsisten karena melanggar aturan karena menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai kepala daerah.
"Jangan lah menabarak banyak aturan yang sudah dibuat di negeri ini. Revolusi mental seharusnya bisa membuat masyarakat dan pejabat taat hukum. Jadi lah contoh bernegara yang baik. Angket!" tegas Mardani saat dihubungi, Selasa, 19 Juni 2018.
Waketum Gerindra Fadli Zon menjelaskan hak angket digunakan untuk meluruskan kebijakan pemerintah menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu keliru. Ia mendukung penuh usulan itu.
"Karena berpotensi melanggar UU," ucap Wakil Ketua DPR itu.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto. Pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo keluar jalur menjadikan Iriawan sebagai penjabat gubernur.
"Wajib mengingatkan dan mengoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah. Saya memandang hak angket adalah jawabannya," tutur Anggota Komisi III DPR itu.
Tjahjo Kumolo melantik Komjen Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, posisi gubernur diisi Plh Sekda Jabar Iwa Karniwa. Iriawan mengisi jabatan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan yang telah memasuki akhir masa jabatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
