Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. ANT/Renald Ghifari.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. ANT/Renald Ghifari.

Pemerintah akan Tindak Tegas Jika Referendum Dilakukan

Nasional kedaulatan nkri
Ilham Pratama Putra • 31 Mei 2019 15:41
Jakarta: Pemerintah menegaskan referendum atau jajak pendapat pemisahan wilayah tak berlaku lagi di Indonesia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan akan menindak tegas jika wacana referendum dijalankan.
 
"Tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Karena tatkala hukum positif sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukum," kata Wiranto di Gedung Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Baca: Wiranto: Referendum Tak Berlaku di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wiranto mengatakan Indonesia pernah mengenal referendum sebelum era reformasi. Tapi, aturan itu dibatalkan dengan terbitnya Ketetapan MPR (TAP MPR) Nomor 8 Tahun 1998.
 
TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 itu mencabut TAP MPR Nomor 4 Tahun 1983 tentang Referendum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
 
Wiranto menilai tak ada ruang melakukan referendum di Indonesia. "Ketetapan MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," lanjut Wiranto.
 
Diketahui, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Ketua Umum Komite Peralihan Aceh dan Ketua DPP Partai Aceh itu mengajak masyarakat Aceh diminta memilih tetap berada di Indonesia atau memisahkan diri.
 
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata mantan Wakil Gubernur Aceh itu di Gedung Amel Banda Aceh, Senin, 27 Mei 2019.
 
Seruan referendum itu dilontarkan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh Tgk. Muhammad Hasan Ditiro.
 
Baca: Masyarakat Diminta Abaikan Referendum Aceh
 
Saat acara itu hadir pula, Plt. Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh. Ketua Pengadilan Tinggi, para bupati dan wali kota dari Partai Aceh, dan anggota DPRA Partai Aceh serta partai politik nasional juga ada dalam acara tersebut.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif