Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan setelah memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di kantornya di Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan setelah memimpin rapat koordinasi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di kantornya di Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Masyarakat Diminta Abaikan Referendum Aceh

Nasional nkri kedaulatan nkri
Ilham Pratama Putra • 31 Mei 2019 15:04
Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat tidak ikut referendum atau jejak pendapat di Aceh. Masyarakat diminta tak termakan isu pisahnya Aceh dari Indonesia.
 
"Masyarakat untuk tidak mempermasalahkan itu. Tidak kemudian terjebak hoaks tentang itu. Pemberitaannya juga sangat kecil sekali. Hanya 1 persen dari lalu lintas medsos (media sosial)," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Bagi Wiranto, mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf alias Mualem yang menggelembungkan referendum hanya berbicara atas dasar kecewa. Pasalnya, suara Partai Aceh jeblok dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sangat boleh jadi, mungkin ada kekecewaan karena pilgub (pemilihan gubernur) kalah, kemudian Partai Aceh sekarang mungkin kursinya merosot. Kalau tidak salah pemilu pertama dia ikut 2009 itu kursinya 33, lalu 2014 tinggal 29. Sekarang kalau enggak salah tinggal 18 kursi," lanjut Wiranto.
 
Referendum yang muncul di Aceh bukanlah hal baru. Wiranto menilai fenomena ini sebagai kisah klasik. "Itu klasik lah, daerah-daerah yang sudah ada bibit separatisme seperti Papua dan sebagainya," ungkap Wiranto.
 
Wiranto juga mengingatkan referendum telah dicabut dari Indonesia. Referendum bisa menuai tindakan hukum. "Karena tatkala hukum positif sudah tidak ada dan tetap ditabrak tentu ada sanksi hukum," ucap dia.
 
Sebelumnya, Muzakir Manaf menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum. Dia memberikan pilihan untuk Aceh untuk mau tetap di Indonesia atau lepas dan menjadi negara baru.
 
Baca: Istana Anggap Referendum Aceh Sebatas Wacana
 
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam (Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Teguh Arief Indratmoko), ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem di Banda Aceh, Senin, 27 Mei 2019.
 
Mualem saat ini merupakan ketua umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan ketua umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA). Mualem juga pernah menjadi wakil gubernur Aceh.
 
Seruan referendum itu dilontarkan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019) wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro. Acara itu dihadir Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pangdam Mayjen Teguh Arief Indratmoko, Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak, hingga para bupati dan wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh, serta perwakilan partai nasional.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif