Kaleidoskop 2022: ‘Nyanyian’ Jokowi 3 Periode, Bak Lagu Lama Kaset Usang

Jakarta: Wacana perpanjangan masa jabatan presiden ujug-ujug mencuat di tahun ini. Sejumlah elite politik hingga lingkaran Istana tak malu-malu buat mencetuskan wacana yang sejatinya menabrak konstitusi itu. Sejak dicetuskan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar medio Februari 2022, ide ini terus mengisi ruang publik hingga akhir tahun ini. Catatan Medcom.id, selain Muhaimin, ada sejumlah elite politik lain yang terkesan mengamini. Bahkan, mengeklaim punya big data yang menginginkan pemilu ditunda. Berikut ini sejumlah elite politik yang terekam mendukung wacana penundaan Pemilu 2024:  Muhaimin Iskandar (Ketum PKB/Wakil Ketua DPR) Muhaimin mengusulkan penundaan pemilu usai menemui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); analis ekonomi; dan pihak perbankan. Perekonomian Indonesia disebut memiliki momentum bagus untuk bangkit pada 2022-2023.   Wakil Ketua DPR itu menyebut tak ingin Pemilu 2024 mengganggu momentum tersebut. Muhaimin meyakini pesta demokrasi berdampak terhadap perekonomian Indonesia.   "Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri   Zulkifli Hasan (Ketum PAN/Menteri Perdagangan) Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan setuju dengan usulan Pemilu 2024 ditunda. Zulhas menyebut salah satu alasannya adalah hasil survei yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi baik dan tinggi. Zulkifli mengungkapkan survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73 persen kala itu. Pertimbangan lainnya, situasi perekonomian yang disebut belum stabil. Perkembangan situasi konflik global juga menjadi salah satu pertimbangan PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Apalagi, Rusia sudah mulai melakukan serangan militer ke Ukraina. "PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022. Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman dan Investasi) Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam isu ini usai tampil di YouTube Deddy Corbuzier. Meski tak lugas mencetuskan penundaan pemilu, namun mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu berdalih memiliki big data 110 juta pengguna media sosial yang mengaku mendukung penundaan Pemilu 2024. Luhut menyebut masyarakat juga menyoroti anggaran Pemilu 2024 yang bakal mencapai Rp110 triliun. Berdasarkan big data tersebut, kata dia, masyarakat tidak ingin uang ratusan triliun itu dihabiskan untuk penyelenggaraan pemilu, padahal kondisi saat ini masih susah karena terdampak pandemi covid-19. "Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong," kata Luhut. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dokumen Kemenko Marves. Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil terekam sering menyinggung wacana Jokowi tiga periode lewat penundaan Pemilu 2024. Paling kentara ketika Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di JCC, Jakarta pada 10 Juni 2022. Ketika itu, Bahlil lantang menyuarakan 'lanjutkan' di hadapan Presiden Jokowi. Bahlil menilai penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi. Dengan catatan, dilakukan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. Airlangga Hartarto (Ketum Golkar/Menko Perekonomian) Airlangga memang tak secara tegas mendukung penundaan Pemilu. Namun, ia menyebut telah menerima aspirasi masyarakat terkait penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Airlangga mengaku menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode, pada akhir Februari. Menurutnya, isu penundaan Pemilu 2024 adalah suara rakyat, dan siapa pun berhak mengusulkan tentang tiga periode dengan acuan hukum.   La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD) Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu. Menurut dia, dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi habis menangani pandemi covid-19, jadi perlu ditambah dua tahun lagi. La Nyalla juga menuding pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Sehingga, hasilnya sudah bisa ditentukan. "Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik tunda aja saya bilang gitu," ujar La Nyalla dalam Munas XVII HIPMI, Senin, 21 November 2022. Medio Februari 2022, La Nyalla sejatinya jadi salah satu tokoh yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang mencuat dari sejumlah elite politik. Kala itu, La Nyalla bilang penundaan pemilu melanggar konstitusi dan menciderai hak rakyat. "Rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu, sekarang cari akal untuk menunda pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas," ucap La Nyalla, Senin, 28 Februari 2022. Bambang Soesatyo (Ketua MPR/Wakil Ketua Umum Golkar) Ketua MPR Bambang Soesatyo jadi yang paling anyar menyinggung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat rilis survei Poltracking. "Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," kata Bamsoet saat dikutip dari YouTube Poltracking Indonesia, Kamis, 8 Desember 2022. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menuai pro dan kontra. Dia ingin mengetahui realita keinginan publik apakah masyarakat ingin Indonesia kembali dipimpin Jokowi atau tidak. Ditolak Publik Mayoritas publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan Pemilu. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil jajak pendapat banyak lembaga survei. Berikut ini catatan hasil sejumlah survei terkait wacana Jokowi 3 periode atau penundaan Pemilu 2024: Lembaga Survei Indonesia (LSI): 70,7 persen dari 1.197 responden yang disurvei pada 25 Februari hingga 1 Maret, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Populi Center: 64,4 persen publik menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan 1.200 responden. Litbang Kompas: 62,3 persen responden ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 Charta Politika: 74,2 persen responden ingin Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden pada 10-17 April 2022. Penolakan juga datang dari sejumlah partai politik. Sebut saja Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat yang lantang menyuarakan penolakan atas isu tersebut. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyuarakan penolakan terkait wacana Jokowi tiga periode. Respons Jokowi Jokowi merespons pertama kali isu ini pada 30 Maret 2022. Kala itu, Jokowi dinilai tak begitu tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatannya. Ia hanya menegaskan kalau semua pihak harus menaati konstitusi.   “Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu sudah sering saya dengar, tetapi konstitusi kita sudah jelas,” ucap mantan Wali Kota Solo itu. Sikap lebih tegas baru disampaikan Jokowi pada 6 April 2022. Jokowi menginstruksikan para menteri berhenti membahas penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sudahi itu," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 6 April 2022. Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani Kepala Negara memerintahkan 'para pembantu' fokus menyelesaikan agenda kerja di instansinya. Dia tak ingin lagi ada menteri yang membahas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Penegasan tak ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu 2024 disampaikan Kepala Negara pada 10 April 2022. Jokowi menegaskan pemerintah sudah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, pada 14 Februari 2024. Dengan begitu, kata dia, sudah jelas tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan kepala negara. "Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," ujar Jokowi dalam rapat persiapan menjelang Pemilu 2024 yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 10 April 2022. Sederet pernyataan Jokowi itu nyatanya tak lantas menenggelamkan isu penundaan Pemilu 2024 hingga akhir tahun ini. Lantas, kepentingan siapa di balik 'nyanyian' Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024?