Rapat Paripurna DPR RI - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah,
Rapat Paripurna DPR RI - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah,

Pansus Pelindo Minta Pemerintah Jalankan Hasil Rekomendasi

Nasional berita dpr pelindo ii
Whisnu Mardiansyah • 26 Juli 2019 00:03
Jakarta: Rapat Paripurna DPR Kamis 25 Juli 2019, menyetujui laporan Panitia Khusus Hak Angket (Pansus) Pelindo II. Dalam rapat, seluruh fraksi mendesak agar rekomendasi Pansus tersebut dijalankan oleh pemerintah dan PT Pelindo II.
 
"Apakah laporan akhir pansus angket DPR tentang Pelindo II, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019.
 
Seraya, sontak seluruh anggota fraksi yang hadir menyatakan persetujuannya hasil rekomendasi Pansus Pelindo II. Ketua Pansus Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah menjalankan rekomendasi yang sudah dihasilkan pada tahap pertama dan kedua. Terutama terhadap nasib pekerja PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mendesak manajemen Pelindo II segera menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada pekerja Pelindo II maupun anak perusahaan Pelindo II," kata Rieke.
 
Politikus PDIP itu menjelaskan, Pansus tahap II ini lanjutan penyelidikan dari hasil rekomendasi Pansus tahap pertama. Antara lain rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan RDPU dengan pihak terkait serta ahli.
 
(Baca: Pansus Pelindo II Rekomendasikan Jokowi Pecat Menteri BUMN)
 
Audit investigatif BPK pada 6 Juni 2017 menyerahkan hasil audit investigatif perpanjangan kerja sama PT JICT, antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Hasilnya, terang Rieke ada sejumlah fakta penyimpangan dalam propses perpanjangan perjanjian yang ditandatangani 5 Agustus 2014.
 
Penyimpangan ini diduga ada kerugian keuangan negara di Pelindo II sebesar USD306 juta atau setara Rp4,08 triliun. Pada 10 Januari 2018, BPK menyerahkan hasil audit investigatif terhadap perpanjangan kerja sama operasional antara Terminal Peti Kemas Koja dengan HPH.
 
Sebelumnya, pada proses perpanjangan kerja sama yang ditandatangani 5 Agustus 2014. Diduga pula ada kerugian keuangan negara sebesar USD139 juta atau setara Rp1,8 triliun. Kemudian, audit investigatif penerbitan global bond USD1,6 miliar untuk pembiayaan Terminal Peti Kemas Kalibaru tahap pertama, dan non-Kalibaru meliputi Pelabuhan Tanjung Carat, Kijing, remodeling pelabuhan Cirebon, pelabuhan Sorong, dan pengembangan car terminal Tanjung Priok.
 
"BPK menyatakan telah terjadi berbagai penyimpangan dalam proses perencanaan dan penerbitan global bond. Indikasi kerugiaan negara USD54,70 juta setara Rp741,7 miliar," jelas Rieke.
 
Menurutnya, jika dana hanya ditempatkan dalam deposito, maka terdapat pertambahan potensi kerugiaan negara pada PT Pelindo II per tahun USD14,95 juta. "Berdasar informasi terakhir yang diterima Pansus, bunga global bond yang harus dibayarkan Pelindo II saat ini Rp850 miliar per tahun," ujar Rieke.
 
Tahun lalu, pada 18 September 2018 BPK menyerahkan hasil audit investigatif terhadap pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru. Ada indikasi pelangaran Undang-Undang, yaitu tidak ada sinkronisasi rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2011-2016.
 
"Proses lelang dimulai padahal dokumen pengadaan belum lengkap. PT Pembangunan Perumahan (PP) diduga telah memperoleh informasi hasil perencanaan dari PT LAPI ITB selaku konsultan perencanaan. Penyimpangan mengindikasikan kerugian negara pada Pelindo II RP1,03 triliun dan potensi kerugian negara Rp 440 miliar," jelas Rieke.
 
?(Baca:Dalil KPK Belum Tuntaskan Kasus Korupsi Pelindo II)
 
Terakhir, Pansus menggelar rapat pada 22 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi. Dari hasil temuan Pansus dan rekomendasi pansus pada tahap pertama dan kedua, serta hasil audit investigatif BPK, serta pandangan fraksi.
 
"Sesuai hasil rekomendasi tersebut, maka pansus mendesak pemerintah pusat untuk berani melakukan langkah dan upaya strategis terhadap status kepemilikan JICT seperti yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembalikan Pelabuhan Peti Kemas Surabaya 100 persen milik Indonesia," jelas Rieke.
 
Pansus merekomendasikan pemerintah pusat membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena ada indikasi kuat kerugian keuangan negara serta terjadi strategi transfer pricing. "Sekali lagi, kembalikan PT JICT ke pangkuan ibu pertiwi," tegas Rieke.
 
Kedua, Pansus mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelidiki atas dugaan conflict of interest dan manipulasi yang dilakukan Deutsche Bank (DB) dalam mengevaluasi selaku konsultan, dan memberikan pinjaman sindikasi bank luar negeri sebagai kreditur.
 
"Pansus sangat merekomendasikan pemerintah memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank yang terindikasi kuat melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara," jelas Rieke.
 
Pansus menemukan rakyat ada dugaan pelanggaran undang-undang oleh Menteri BUMN karena melakukan pembiaran pelanggaran UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
 
Presiden harus segera mengembalikan tata kelola BUMN sesuai mandat dan perintah Pasal 33 UUD 1945 khususnya di sektor kepelabuhan. Pansus meminta aparat penegak hukum KPK dan Polri melanjutkan penyidikan dan pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di Pelindo II.
 
"Terutama segera mengambil keputusan hukum terhadap para pihak yang terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maupun Polri atas beberapa kasus hukum yang terjadi di Pelindo II," jelasnya.
 
Laporan akhir pansus itu diserahkan langsung kepada pimpinan DPR yang diwakili Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Agus Hermanto. Pansus memohon pimpinan DPR untuk dapat menyerahkan hasil kerja pansus termasuk audit investigasi BPK kepada presiden, KPK, Polri, kementerian BUMN, dan Pelindo II untuk segera ditindaklanjuti.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif