Presiden Joko Widodo berdialog dengan pelaku UMKM nasabah Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di kawasan Bintang Fantasi, Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).ANT/M Ibnu Chazar.
Presiden Joko Widodo berdialog dengan pelaku UMKM nasabah Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di kawasan Bintang Fantasi, Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).ANT/M Ibnu Chazar.

Jokowi Merasa Dijerumuskan

Nasional Amendemen UUD 45
Damar Iradat • 02 Desember 2019 14:05
Jakarta: Presiden Joko Widodo menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memiliki tiga makna. Jokowi menduga wacana itu diangkat untuk mencoreng mukanya.
 
"Ada yang ngomong presiden dipilih MPR, (penambahan masa jabatan presiden) tiga periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," kata Jokowi saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
 
Wacana penambahan masa jabatan presiden muncul setelah ada rencana mengamendemen UUD 1945. Awalnya, amendemen UUD 1945 sebatas membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam prosesnya, pembahasan malah melebar hingga penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Belakangan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan presiden dipilih MPR.
 
Jokowi mengaku telah mewanti-wanti pembicaraan tak melebar sejak awal masa pembahasan amendemen. Ia menyayangkan kekhawatirannya justru terwujud.
 
"Kenyataannya seperti itu kan. (Isu melebar ke) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu periode tapi 8 tahun," ujar dia.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembahasan amendemen UUD 1945 tak dilanjutkan. Negara diminta berkonsentrasi menyelesaikan masalah lain yang lebih mendesak.
 
"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," jelas mantan Wali Kota Solo itu.
 
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.
 
Selain itu, kata Arsul, mencuat pula usulan masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.
 
Menurut Arsul, MPR belum mengambil kesimpulan poin mana yang bakal diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN.
 
Kemudian, PBNU merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, Rabu, 27 November 2019. Rekomendasi PBNU itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif