Ilustrasi. MI/Seno
Ilustrasi. MI/Seno

BRIN Tawarkan Model Pengawasan Integratif Mengontrol Kekuasaan Badan Intelijen

Wandi Yusuf • 29 Juni 2022 19:12
Jakarta: Tim Kajian Keamanan Nasional dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menawarkan model pengawasan integratif untuk mengontrol kekuasaan badan intelijen. Model ini ditawarkan karena masih belum maksimalnya model pengawasan intelijen yang ada di dalam UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
 
"Model pengawasan integratif ini menggabungkan tiga dimensi pengawasan," kata Koordinator Tim Kajian Keamanan Nasional, Pusat Riset Politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Juni 2022.
 
Ketiga dimensi pengawasan itu antara lain, pertama sistem pengawasan yang kesinambungan. Meliputi identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi atau kerap disingkat Indie. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, penguatan kapasitas institusional serta legal. Dan ketiga, sistem klirens atau perizinan yang rigid bagi aktor pengawas. 
 
Baca: BIN Tegaskan Penggunaan Mortir Serbia untuk Serangan di Papua Hoaks
 
Dari penggabungan tiga dimensi pengawasan ini, BRIN menelurkan enam poin rekomendasi untuk mewujudkan pengawasan intelijen yang berkualitas. Keenam poin itu dirangkum dari 55 problem pengawasan intelijen yang ditemukan. Keenam poin itu adalah:
 

1. Revisi UU Intelijen Negara

Diandra menyatakan harus ada penambahan ketentuan soal pelibatan sejumlah pihak dalam mengawasi badan intelijen. Mulai dari aktor pengawas, mandat pengawasan, skema kerja, definisi penyimpangan intelijen (termasuk jenis dan sanksinya), akses informasi, wewenang aktor pengawas, pembentukan unit khusus pengawasan, skema pengawasan operasi rahasia, skema izin penyadapan, dan skema pemberian kompensasi bagi korban penyimpangan atau pelanggaran aktivitas intelijen.
 

2. Pengaturan rahasia intelijen

Selanjutnya, kata Diandra, persoalan rahasia intelijen harus diatur secara terpisah dalam UU Rahasia Negara. "Caranya, dengan mengadopsi skema klirens (perizinan) pada model pengawasan integratif," kata dia.
 

3. Pembenahan kode etik pengawasan intelijen

BRIN menyatakan pemutakhiran kode etik pengawasan dan penyusunan skema baru perlu dilakukan untuk membuka partisipasi publik. "Untuk menyampaikan aduan serta memperoleh akses informasi," katanya.
 

4. Pembenahan mekanisme kerja pengawas intelijen

BRIN menyatakan perlu penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan intelijen dan konservasi memori institusi.
 

5. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan pengawas intelijen

Diskusi, pelatihan, serta penelitian mengenai pengawasan intelijen secara intensif juga diperlukan.
 

6. Penguatan koordinasi antarpengawas intelijen

Harus ada kegiatan bersama antarpengawas intelijen yang berorientasi kepada penguatan sistem pengawasan integratif.
 
Baca: BIN Resmikan 2 Fasilitas Teknologi Canggih, Smart Campus dan Medical Intelligence
 

Pembenahan menyeluruh

Menanggapi model yang ditawarkan BRIN ini, pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati memberikan pandangan lebih rinci. Terkait revisi UU Intelijen Negara, misalnya.
 
"Revisi harus didukung pembenahan landasan regulasi secara fundamental. Baik dalam bentuk UU, turunannya, hingga dalam bentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis," kata dia.
 
Tanpa revisi yang komprehensif, lanjut Susaningtyas, cap pengawasan politis bakal masih melekat. "Sistem pengawasan berisiko hanya bersifat normatif dan mudah dieksploitasi dalam ruang-ruang politis," lanjut mantan Anggota Komisi Pertahanan DPR ini.
 
Dia juga memberi catatan untuk aktor-aktor pengawas badan intelijen. Para aktor ini semestinya memiliki kesepahaman pengetahuan dan informasi yang memadai terhadap peran dan fungsi intelijen.
 
"Aktor pengawas juga harus mendapatkan informasi yang memadai dalam mengawasi tanpa mencederai prinsip kerahasiaan informasi intelijen yang bisa berdampak pada gangguan keamanan nasional," paparnya.
 
Dari segi politik anggaran, lanjut Susaningtyas, aktor pengawasan juga harus mafhum. "Karena anggaran untuk badan intelijen tak selalu terukur dan tak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga lainnya," kata dia.
 
Baca: Tudingan Penggunaan Mortir oleh BIN di Papua Dinilai untuk Ciptakan Distabilitas Politik
 
Terakhir, Susaningtyas juga menekankan perlu adanya keterlibatan pihak nonpartisan. Unsur ini bisa diambil dari kalangan akademisi atau ahli.
 
"Mereka bisa diperbantukan untuk membantu aktor pengawas melalui proses seleksi terbuka, ketat, dan komprehensif," katanya.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif