Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak merekomendasikan nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Partai lambang Ka'bah itu tak ingin memengaruhi Kepala Negara menentukan pengelola pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat dihubungi, Jumat, 28 Januari 2022.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Nusantara itu menyebut status kepala otorita berbeda dengan kepala daerah lainnya. Dalam UU IKN, pengelola pusat pemerintahan Indonesia itu ditetapkan setingkat menteri.
"Itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," ungkap Baidowi.
Baca: Pembangunan IKN Mesti Kedepankan Pendekatan Adat dan Budaya
Dia pun mengomentari nama yang direkomendasikan sejumlah pihak sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Salah satunya, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai tak harus Ahok yang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Menurut dia, banyak sosok lain yang dinilai bisa dipertimbangkan menjadi pengelola pusat pemerintahan Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.
Dia pun meminta agar Presiden Jokowi diberikan keleluasaan dalam memilih kepala otorita IKN. Kepala Negara diyakini sudah mengantongi sejumlah nama yang dianggap cocok menjadi kepala otorita.
"Tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar dia.
Senada, PKB juga tidak merekomendasikan nama terkait jabatan khusus itu. Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya pasrah.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan PKB tak ingin ikut campur terkait pemilihan kepala otorita IKN Nusantara. Sebab, hal itu merupakan hak Presiden.
"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi," ungkap dia.
Namun, partai berlambang bola dunia itu meminta agar sosok yang dipilih adalah orang yang kuat. Pasalnya, tugas Kepala Otorita IKN Nusantara tidak gampang.
"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja," sebut dia.
Presiden Jokowi membentuk tim kecil dalam menentukan sosok yang diangkat sebagai kepala otorita IKN. Tim tersebut bertugas memberikan masukan dan evaluasi terkait sejumlah calon.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) tidak merekomendasikan nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Partai lambang Ka'bah itu tak ingin memengaruhi Kepala Negara menentukan pengelola pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
"Presiden Joko Widodo (
Jokowi) enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat dihubungi, Jumat, 28 Januari 2022.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU
IKN Nusantara itu menyebut status kepala otorita berbeda dengan kepala daerah lainnya. Dalam UU IKN, pengelola pusat pemerintahan Indonesia itu ditetapkan setingkat menteri.
"Itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," ungkap Baidowi.
Baca:
Pembangunan IKN Mesti Kedepankan Pendekatan Adat dan Budaya
Dia pun mengomentari nama yang direkomendasikan sejumlah pihak sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Salah satunya, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai tak harus Ahok yang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Menurut dia, banyak sosok lain yang dinilai bisa dipertimbangkan menjadi pengelola pusat pemerintahan Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.
Dia pun meminta agar Presiden Jokowi diberikan keleluasaan dalam memilih kepala otorita IKN. Kepala Negara diyakini sudah mengantongi sejumlah nama yang dianggap cocok menjadi kepala otorita.
"Tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar dia.
Senada, PKB juga tidak merekomendasikan nama terkait jabatan khusus itu. Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya pasrah.
Wakil Ketua MPR itu menyampaikan PKB tak ingin ikut campur terkait pemilihan kepala otorita IKN Nusantara. Sebab, hal itu merupakan hak Presiden.
"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi," ungkap dia.
