Peneliti Aliansi Nasional Reformasi KUHP Meidina Rahmawati - Medcom.id/Ilham Wibowo.
Peneliti Aliansi Nasional Reformasi KUHP Meidina Rahmawati - Medcom.id/Ilham Wibowo.

18 Masalah Dinilai Belum Diselesaikan dalam RKUHP

Nasional ruu kuhp rancangan kuhp
Ilham wibowo • 05 Mei 2019 16:44
Jakarta: Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai masih menyisakan banyak masalah yang belum selesai. Dibutuhkan pembahasan mendalam sebelum akhirnya disahkan pada masa sidang DPR RI ke-V 2018/2019.
 
Peneliti Aliansi Nasional Reformasi KUHP Meidina Rahmawati mengatakan pihaknya mencatat masih ada 18 masalah yang belum terselesaikan dalam RKUHP. Berbagai klaim yang menyebut pembahasan telah rampung hingga 95 persen tak sejalan dengan hal-hal yang ditemukan.
 
"Kami menuntut agar pemerintah dan DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan sepihak RKUHP pada masa sidang V yang rencananya berlangsung 8 Mei 2019. Hal ini disebabkan RKUHP masih banyak memiliki permasalahan yang belum terselesaikan," kata Meidina dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Minggu, 5 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meidina mengungkapkan masalah pertama yakni pola penghitungan pidana yang diklaim pemerintah melalui metode tertentu namun tidak pernah dijelaskan secara detail. Kedua, masalah pengaturan hukum yang hidup di masyarakat yang akan memberikan ketidakpastian hukum.
 
"Ketiga, masalah pidana mati yang seharusnya dihapuskan, kemudian masalah minimnya alternatif pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang ketat sehingga tidak akan mengatasi overcrowding lapas dan rutan," paparnya.
 
(Baca juga:Pemerintah Satukan Pandangan soal RKUHP)
 
Masalah selanjutnya pengaturan tidak pidana korporasi yang masih tumpang tindih antar pasal dalam RKUHP; masalah pengaturan makar; masalah kriminalisasi promosi alat kontrasepsi; masalah kriminalisasi semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan; masalah kriminalisasi aborsi.
 
Kemudian masalah kriminalisasi tindak pidana contempt of court yang memuat rumusan karet yang mengekang kebebasan berpendapat termasuk kebebasan pers; masalah pengaturan tidak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman; masalah wacana kriminalisasi hubungan sesama jenis; masalah pengaturan tindakan pemerkosaan.
 
"Masih ada masalah hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis seperti pasal penghinaan presiden, pada penghinaan pemerintah yang sah dan lain lain," ungkap dia.
 
Masalah lainnnya yakni rumusan tidak pidana penghinaan terhadap agama; masalah tidak pidana korupsi yang melahirkan duplikasi rumusan; masalah tindak pidana narkotika yang seharusnya tidak diatur dalam RKUHP; dan masalah pelanggaran HAM berat yang masih diatur tidak sesuai dengan standar HAM internasional.
 
"Jika memang pemerintah telah selesai membahas RKUHP dan siap untuk disahkan, seharusnya ke-18 permasalahan ini tidak lagi termuat dalam RKUHP," kata dia.
 
(Baca juga:Tim Perumus Bantah Rancangan KUHP Sasar Ranah Privat)
 

 

(REN)

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif