Ilustrasi proteksi dari virus korona (covid-19). Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi proteksi dari virus korona (covid-19). Medcom.id/M Rizal

Pemerintah Didesak Terbitkan Aturan Main Karantina Wilayah

Nasional Virus Korona virus corona
Atalya Puspa • 28 Maret 2020 10:31
Jakarta: Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait karantina wilayah (local lockdown). Hal ini berkaitan dengan upaya menekan penyebaran virus novel korona (covid-19) harus diatur agar satu visi dan punya aturan main sama.
 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menilai semua pihak menunggu kebijakan aktual pemerintah dalam menangani penyebaran covid-19. Sebab, sejumlah daerah mencoba melaksanakan karantina wilayah (lockdown).
 
Dia menyebut perdebatan muncul karena perbedaan definisi dan kekosongan aturan baku teknis pelaksanaanya. “Sudah ada daerah yang mau menutup pintu masuk dan keluar. Kemudian orang menafsirkan bahwa itu sebagai lockdown. Tetapi daerah itu kemudian membantah," kata Saleh kepada Media Indonesia, Jumat, 27 Maret 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekelompok guru besar mengusulkan untuk local lockdown. Saleh menyebut usulan tersebut berbasis perhitungan rasional. Wilayah tertentu saja yang dinilai pusat penyebaran virus bisa saja ditutup.
 
“Targetnya tentu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi," tuturnya.
 
Saleh berharap, peraturan pemerintah itu bisa terbit agar tidak ada kerancuan sepanjang operasi menekan penyebaran virus korona. Laju penyebaran virus yang semakin meluas diharap bisa tertahan dengan sejumlah regulasi yang tegas.
 
Baca: Pemerintah Godok Aturan Soal Karantina Wilayah
 
Sejumlah pemda sudah menerapkan karantina wilayah menyikapi penyebaran covid-19. Di antaranya Tegal, Papua, Maluku, Solo, dan Bali. Namun, format keputusan karantina wilayahnya belum jelas.
 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggodok aturan terkait karantina wilayah imbas penyebaran virus korona (covid-19). Aturan itu menjadi acuan pemerintah daerah (pemda) mengarantina wilayahnya.
 
Baca: Jokowi Beberkan Alasan Enggan Terapkan Lockdown
 
Presiden Joko Widodo membeberkan alasan tak menerapkan menutup wilayah (lockdown) untuk mencegah virus korona (covid-19). Langkah ini dipakai beberapa negara, seperti Italia, Spanyol, hingga Inggris.
 
"Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan, yang berbeda-beda. Oleh itu kita tidak memilih jalan itu," tegas Jokowi dalam pengarahan kepada para gubernur dalam menghadapi pandemik covid-19 melalui video conference, Selasa, 24 Maret 2020.
 

 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif