Omnibus Law Keamanan Laut Digodok

Jakarta: Pemerintah tengah menyusun omnibus law yang bakal mengatur keamanan laut secara terpadu. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut setidaknya terdapat 24 undang-undang dari sebelumnya 17 tentang penanganan pengamanan laut yang harus dibereskan. "Hari ini di meja saya ada 24 undang-undang yang menyangkut itu, ditambah dua peraturan pemerintah (PP) yang agak tumpang-tindih," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 3 maret 2020.  Mahfud mengakui secara filosofi semua peraturan perundangan tersebut sebenarnya baik. Namun, tumpang-tindih menyebabkan kekisruhan penanganan kelautan. Tiap kewenangan penanganan didasarkan undang-undang yang berbeda-beda. "Akibatnya kadang timbul masalah sehingga perlu sinergi dengan omnibus law. Entah nanti cukup PP atau sampai ke undang-undang, tergantung hasil diskusi," ungkap dia.  Mahfud menjelaskan pembahasan omnibus law keamanan laut ini meliputi masalah keamanan, pertahanan, hingga kekayaan laut. "Insyaallah tahun ini sudah clear lah, ya, karena Presiden (Joko Widodo) sudah memberi instruksi sejak 2,5 tahun lalu," kata dia.  Kepala Badan Kemanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam terkait omnibus law keamanan laut. Ia mengatakan arah penanganan keamanan laut bakal lebih sederhana dengan satu lembaga sebagai koordinator. "Nanti kita bicarakan ini, ini masih ada diskusi sedikit. Tapi yang penting tujuannya ialah masalah omnibus law untuk perundang-undangan ini (keamanan laut)," ujar Aan.  (Baca: Puluhan Aturan Pengamanan Laut Tumpang Tindih) Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana menjadikan Bakamla menjadi coast guard atau penjaga perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peran Bakamla lebih kuat melalui omnibus law keamanan laut. Ia bersama Mahfud MD ingin segera mempercepat penyelesaian penyusunannya. "Saya bicara sama Pak Mahfud supaya segerakan omnibus itu selesai agar nanti Bakamla itu betul-betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya kuat," kata dia.  Penguatan Bakamla mendapat dukungan penguatan institusi serta transformasi menjadi garda terdepan penegakan hukum di laut. Dukungan antara lain datang dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, juga para mantan KSAL dan Kepala Bakamla sebelumnya. Mereka menggelar pertemuan dan diskusi di Kantor Bakamla, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. Aan Kurnia mengatakan pihaknya terus mempererat komunikasi dan sinergi dengan institusi-institusi lain yang memiliki tugas dan kewenangan di laut termasuk TNI-AL. Terlebih, coast guard dan Angkatan Laut dalam perjalanan sejarahnya selalu berdampingan dan bersinergi. "Penguatan Bakamla membutuhkan komitmen seluruh pihak. Komponen cadangan aktif saat perang, tetapi kekuatan pengganda melekat terus terkait peran gakkum dan gaklat. Bakamla menjadi terdepan gakkum saat damai dan cipta kondisi dalam eskalasi," jelas Aan Kurnia.  (Baca: Indonesia Perlu Meningkatkan Keamanan Laut)