KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). ANT/M Risyal Hidayat.
KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). ANT/M Risyal Hidayat.

Indonesia Perlu Meningkatkan Keamanan Laut

Nasional Laut Natuna Utara
Cindy • 24 Januari 2020 23:13
Jakarta: Ahli Hukum Laut Internasional Hasyim Djalal mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan keamanan laut. Sebab, perbatasan wilayah perairan Indonesia bersinggungan dengan banyak negara lain.
 
"Pertama harus ditingkatkan kemampuan penjagaannya, kita sepakat meningkatkan pertahanan, itu sudah kita sarankan dan kita inginkan," kata Hasyim di Kantor Kahmi Centre, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Januari 2020.
 
Hasyim menuturkan Indonesia telah memesan tiga kapal perang submarine dari Perancis. Dia mengaku sangat senang mendengar kabar tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena submarine Indonesia ada tiga, Cina punya 70. Habis lah kita kalau perang. Sekarang Indonesia memesan tiga submarine lagi, saya sedikit gembira, kita meningkatkan angka pertahanan kita," ucap Hasyim.
 
Indonesia, kata dia, juga perlu banyak melakukan diplomasi dengan negara tetangga. Sehingga, antara satu negara dengan negara lainnya memiliki satu pemahaman jelas terkait batas wilayah.
 
"(Dengan diplomasi) kita juga bisa menyikapi kontradiksi yang sedang berkembang antara Cina dan Amerika Serikat lewat perairan-perairan kita. Karena kita terjepit di tengah-tengah," imbuh Hasyim.
 
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memberikan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia itu. Selain memberikan nota protes, Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
 
Sementara itu, Tiongkok, lewat juru bicara Kemenlu mereka, Geng Shuang menjawab nota protes Indonesia dengan mengatakan negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
 
Menurut mereka, Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebut nine dash line adalah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
 
Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif