Mahfud Tegaskan Intervensi Istana dalam Penetapan Parpol Hoaks

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersikeras bahwa dugaan intervensi istana dalam penetapan partai politik peserta pemilu adalah hoaks. Mahfud menegaskan ia telah menghubungi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bernad Dermawan Sutrisno agar KPU netral. "Enggak perlu. Pemerintah enggak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Mahfud juga menampik menghubungi Sekretaris Jenderal KPU sebelum penetapan partai politik peserta pemilu. Penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan pada 14 Desember 2022. "Saya justru menegur tanggal 10 November 2022. Laporan katanya KPU tidak adil yang partai A suruh masukan, partai B enggak boleh masuk. Saya telepon (Sekjen). Anda jangan main-main loh. Saya tidak intervensi. Saya telepon Bernard. Pak Bernard ini ada informasi banyak begini, anda bener enggak? Tegak lurus. Jangan main-main loh," terang Mahfud. Mahfud menerangkan dirinya menegur sekaligus mengklarifikasi isu terkait adanya pesanan pada KPU untuk meloloskan dan tidak meloloskan partai tertentu. "Semua partai kalau yang satu diberi begini. Yang lain diberi begini. Jangan anda terima pesanan dari orang lain. Itu sebabnya banyak formulir yang berubah. Itu saya negur bukan saya intervensi. Saya meluruskan," ungkap Mahfud. Dalam Rapat dengar pendapat umum (RDPU), perwakilan koalisi masyarakat sipil 2Hadar Nafis Gumay memaparkan sejumlag temuan terkait dugaan kecurangan Pemilu pada tahap verifikasi parpol. Ia mengungkapkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang resah dengan instruksi KPU. Dalam temuan itu, Sekjen KPU disebut memerintahkan sekretaris provinsi agar agar verifikasi faktual Partai Gelora dibuat memenuhi syarat (MS). Padahal sebelumnya Partai Gelora berstatus tak memenuhi syarat (TMS). "Ketika partai-partai mengadu pada saya. Pak partai saya enggak masuk kenapa? ada pesanan dari ini. Saya ndak mau tau apa itu benar atau tidak, tapi saya telepon tanggal 10 november 2022 dan tidak lebih dari itu. Saya juga tidak menyebut partai. Anda harus benar kalau yang satu diperlakukan begini, yang satu harus begini. Itu saya pada Bernard. Tidak lebih dari itu," papar Mahfud. Pemerintah, kata Mahfud, menyerahkan pembuktian kepada DPR dan pihak yang melaporkan dugaan intervensi itu. Mahfud menyatakan heran Hadar tidak menghubunginya mengklarifikasi hal itu. "Iya dong. Pak Hadar kenapa tidak telepon saya. Orang dia sahabat saya. Saya ikutnya menegur karena disinyalir melenceng. Bukan saya menyuruh partai ini masuk tidak masuk," jelas Mahfud. Mahfud menilai KPU bodoh jika mau diintervensi. KPU dinilai harus netral dan independen dari kelompok manapun. "KPU aja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kok ada orang diintervensi oleh partai politik, pemda, lurah. Bodoh namanya. Ndak akan intervensi kalau ada lapor ke saya saja. siapa yang intervensi," tegas Mahfud.