Diseret dalam Meloloskan Partai Gelora, KSP Pastikan Istana Tidak Ada Kepentingan

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pihak Istana tidak terlibat dalam meloloskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini buntut temuan pelanggaran pemilu oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.  "Enggak ada kepentingan dari Istana," ujar Moeldoko ditemui di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.  Moeldoko menilai temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih perlu dikonfirmasi kembali. Dalam temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menyeret nama Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Istana. "Kalau Menkopolhukam, tanya ke Menkopolhukam. Yang jelas di Istana enggak ada (intervensi)," jelasnya. Sebelumnya, dalam Rapat dengar pendapat umum (RDPU), perwakilan koalisi Hadar Nafis Gumay memaparkan temuan-temuan soal dugaan kecurangan Pemilu di tahap verifikasi parpol. Hadar menjelaskan ada dugaan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat untuk melakukan perubahan data di proses verifikasi faktual partai yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah.   Hadar lantas mengungkapkan ada perintah dari KPU pusat untuk membantu meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora di 24 provinsi. Temuan pelanggaran tersebut terlihat dalam tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD.  "Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS (memenuhi syarat) dari partai itu," kata Hadar. Selanjutnya, dalam tangkapan layar pesan itu menekankan tindakan meloloskan Partai Gelora harus dilakukan. Sebab, menjadi instruksi dari Istana.  "Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain," seperti tertulis dalam tangkapan layar pesan Whatsapp anggota KPUD.