Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan publikasi indikator penceramah radikal sebagai upaya pencegahan. Tindakan tersebut bukan dalam rangka asesmen penceramah.
"Kewaspadaan kita bersama atau kewaspadaan nasional, mengedukasi umat, mengedukasi masyarakat jangan sembarangan atau hati-hati. Jangan salah pilih dalam mengundang penceramah," ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Maret 2022.
BNPT menegaskan tidak berwenang menilai penceramah. Asesmen dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kalau BNPT itu tugasnya hanya pencegahan ya. Pencegahan itu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi," kata dia.
Ahmad menjelaskan kontra radikalisasi ialah upaya melawan ideologi, narasi dan propaganda. Menurut dia, asesmen para penceramah di Indonesia adalah otoritas dari Kemenag dan MUI.
"Makanya MUI kan ada program namanya standarisasi penceramah. Nah itu, dulu kan sempat ada isu masalah sertifikasi ternyata itu banyak polemik dan banyak resisten, sehingga bahasanya bukan sertifikasi tapi standarisasi penceramah," ungkap jenderal polisi bintang satu itu.
Baca: Ini Strategi Kelompok Radikal Menghancurkan Indonesia
Ahmad menekankan penceramah dimaksud tidak hanya ustaz. Melainkan, penceramah agama selain Islam.
"Karena ini potensi pada setiap individu manusia, radikalisasme ini bukan monopoli satu agama, tapi ada di semua agama," tutur Ahmad.
Standar pembuatan indikator penceramah radikal yang dibeberkan BNPT disebut tidak sembarangan. Ahmad menyebut indikator itu hasil diskusi dan silaturahmi dari berbagai pemangku kepentingan dan ahli.
"BNPT punya kelompok ahli, nah pimpinannya itu habib Lutfi bin Yahya, di situ ada kelompok ahli, profesor, doktor, ulama termasuk Prof dr KH Nazarudin Umar, dan sebagainya itu di kelompok ahli," jelas dia.
Ahmad menyebut BNPT juga mempunyai gugus tugas pemuka agama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Lembaga itu beranggotakan para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwasiyah dan lainnya.
"Dan kita juga ada Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) dari para tokoh semua agama. Nah, itu kami diskusi merumuskan maka terbentuklah indikator-indikator itu," jelas Ahmad.
Baca: Ini Indikator Penceramah Radikal Versi BNPT
Ada lima indikator penceramah radikal versi BNPT yang disampaikan beberapa waktu lalu. Pertama, penceramah biasanya mengajarkan antipancasila dan pro ideologi khilafah transnasional.
Kedua, penceramah mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak berbeda paham maupun agama. Ketiga, penceramah menanamkan sikap antipemimpin atau pemerintahan yang sah.
"Penceramah akan menunjukkan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoaks," jelasnya.
Keempat, penceramah memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, termasuk intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). Terakhir, penceramah biasanya memiliki pandangan antibudaya ataupun antikearifaan lokal keagamaan.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT) menyatakan publikasi indikator
penceramah radikal sebagai upaya pencegahan. Tindakan tersebut bukan dalam rangka asesmen penceramah.
"Kewaspadaan kita bersama atau kewaspadaan nasional, mengedukasi umat, mengedukasi masyarakat jangan sembarangan atau hati-hati. Jangan salah pilih dalam mengundang penceramah," ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Maret 2022.
BNPT menegaskan tidak berwenang menilai penceramah. Asesmen dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kalau BNPT itu tugasnya hanya pencegahan ya. Pencegahan itu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi," kata dia.
Ahmad menjelaskan kontra radikalisasi ialah upaya melawan ideologi, narasi dan propaganda. Menurut dia, asesmen para penceramah di Indonesia adalah otoritas dari Kemenag dan MUI.
"Makanya MUI kan ada program namanya standarisasi penceramah.
Nah itu, dulu kan sempat ada isu masalah sertifikasi ternyata itu banyak polemik dan banyak resisten, sehingga bahasanya bukan sertifikasi tapi standarisasi penceramah," ungkap jenderal polisi bintang satu itu.
Baca:
Ini Strategi Kelompok Radikal Menghancurkan Indonesia
Ahmad menekankan penceramah dimaksud tidak hanya ustaz. Melainkan, penceramah agama selain Islam.
"Karena ini potensi pada setiap individu manusia, radikalisasme ini bukan monopoli satu agama, tapi ada di semua agama," tutur Ahmad.
Standar pembuatan indikator penceramah radikal yang dibeberkan BNPT disebut tidak sembarangan. Ahmad menyebut indikator itu hasil diskusi dan silaturahmi dari berbagai pemangku kepentingan dan ahli.
"BNPT punya kelompok ahli, nah pimpinannya itu habib Lutfi bin Yahya, di situ ada kelompok ahli, profesor, doktor, ulama termasuk Prof dr KH Nazarudin Umar, dan sebagainya itu di kelompok ahli," jelas dia.
