Ilustrasi- lambang partai politik. Foto: Media Indonesia.
Ilustrasi- lambang partai politik. Foto: Media Indonesia.

Pendidikan Politik Nihil, Penambahan Dana Parpol Tak Penting

Nasional Dana Parpol 2020
Whisnu Mardiansyah • 16 Desember 2019 10:35
Jakarta:Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai penambahan bantuan dana partai politik (parpol) sepadan jika fungsi pendidikan politik dijalankan. Namun, fungsi itu dinilai gagal dilakukan.
 
"Kalau parpol melakukan pendidikan politik, politik kita selesai. Pemilih tahu bagaimana memilih, menyampaikan aspirasi, dan sebagainya. Menyampaikan kebutuhan sebagai warga negara kepada negara melalui parpol," kata Kaka kepada Medcom.id di Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
 
Peran parpol sebagai perwakilan masyarakat di legislatif pun tak berjalan baik. Kepedulian parpol terhadap masyarakat juga sebatas hajatan pemilu. Padahal, parpol memiliki tugas besar mengajarkan kedewasaan berpolitik kepada publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur alokasi dana parpol Rp1.000 per suara. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk pendidikan politik kepada masyarakat.
 
"Sehingga kemarin polarisasi dari parpol karena parpol tidak menjaga pendidikan politik rakyat, jadi kita selesaikan rumah tangga parpol dulu," tegas Kaka.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan dana bantuan parpol menjadi Rp8.461 per suara. Hal itu membuat alokasi dana parpol cukup besar.
 
"Rp10 triliun angka yang cukup besar apabila tidak menghasilkan sesuatu. Tapi menjadi angka yang kecil kalau itu sepadan, ternyata efektif memberikan pendidikan politik," jelas Kaka.
 
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkaji skema ideal pendanaan parpol. KPK merekomendasikan peningkatan dana bantuan partai politik jadi Rp8.461 per suara. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur bantuan keuangan partai politik Rp1.000 per suara.
 
Kajian ini bagian dari upaya memperbaiki perhitungan data yang lebih lengkap berdasarkan kondisi riil dari laporan keuangan parpol. Bantuan kepada parpol salah satu institusi demokrasi sangat penting dan strategis. Karena parpol memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik.
 
KPK juga menilai demokrasi terkonsolidasi membutuhkan parpol yang solid dan sehat secara organisasi, demokratis secara internal, dan berintegritas. Sehingga, pembiayaan parpol oleh negara secara signifikan diperlukan buat mengambil alih kepemilikan sekaligus kepemimpinan parpol dari pemilik uang.
 
Dana partai sejatinya bersumber dari tiga unsur. Aturan ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal itu berbunyi:
 
Keuangan partai politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif