Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan penyelenggaraan komunikasi publik sangat krusial serta perlu dibangun secara efektif untuk menciptakan interaksi yang simultan antara pemerintah dan publik. Dia menyebut keberhasilan kinerja pemerintah juga tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik, tetapi kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Johnny dalam acara Konvensi Nasional Pranata Humas dengan tema 'Peran Pranata Humas dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital' pada Senin, 30 Agustus 2021. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia.
“Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan publik, itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan Indonesia sudah lebih dari setahun menghadapi pandemi covid-19 dengan segala perubahan kebijakan yang menimbulkan kebingungan bagi publik. Dia mengimbau komunikasi publik nasional terus dikembangkan seirama dengan kemajuan saat ini.
“Kita perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi,” ucap Johnny.
Menurut Johnny, pranata humas perlu merangkul berbagai lembaga beserta sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, baik dalam bentuk tradisional atau konvensional. Hal itu dapat memperkuat pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat diterima, dipahami, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan pranata humas berkewajiban membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Usman, pranata humas sangat penting dan sentral untuk membangun kepercayaan dan reputasi.
“Reputasi pemerintah sangat strategis agar masyarakat dapat meyakini keberadaan pemerintah membawa hal positif. Pranata humas harus memahami bahwa betapa pentingnya berhubungan dengan publik,” ujar Usman.
Baca: Menkominfo Sebut Reformasi Ruang Digital Ciptakan Ekosistem yang Adil
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Bambang Gunawan mengatakan masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai agar memungkinkan berperan dalam proses pembangunan. Dengan begitu, humas pemerintah harus andal dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta mendiseminasikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Bambang mengatakan pranata humas masa kini juga harus mampu berdiri sejalan dengan enam pilar government public relations. “Enam pilar tersebut meliputi media relations, kemampuan diseminasi informasi, pelayanan informasi publik, aktivitas jubir yang mampu mengontrol agenda setting media, media monitoring, dan audit persepsi publik yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi,” ujar Bambang.
Kongres Iprahumas
Iprahumas juga menggelar kongres yang menjadi salah satu agenda di Konvensi Nasional Pranata Humas 2021. Kongres tersebut salah satu agendanya ialah pemilihan ketua umum Iprahumas.
Pranata Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thoriq Ramadani terpilih menjadi Ketua Umum Iprahumas Indonesia periode 2022-2024. Thoriq berharap citra humas pemerintah, khususnya pranata humas makin positif di mata publik.
Menurut dia, komunikasi publik yang dilakukan humas pemerintah berpotensi besar mendukung pembangunan nasional. Setiap konten komunikasi publik yang disebarkan akan membuat masyarakat memahami setiap program dan kebijakan pemerintah.
Peran komunikasi publik dan humas pemerintah juga sangat penting untuk menyosialisasikan pesan positif dan prestasi pemerintah. Hal itu agar kepercayaan publik terhadap pemerintah makin terbangun dan reputasi pemerintah terjaga.
Thoriq mengatakan ada beberapa program kerja yang sudah disampaikan saat kampanye dan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pranata humas. Yaitu, Iprahumas Indonesia Award, Pranata Humas of The Month, Sertifikasi Kehumasan, Mencetak 100 Penulis, dan Bimtek Fast Track DUPAK.
Iprahumas Indonesia juga akan melakukan open call untuk merekrut pranata humas Indonesia agar berkontribusi dalam kepengurusan untuk periode selanjutnya. Thoriq mengajak seluruh pranata humas untuk mendaftar dan bersama-sama membangun Iprahuma dan memberikan manfaat untuk profesi pranata humas, pemerintah, dan masyarakat luas.
"Menjadi bagian pengurus pusat Iprahuma merupakan salah satu ajang pengembangan diri bagi pranata humas," ujar Thoriq.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan penyelenggaraan komunikasi publik sangat krusial serta perlu dibangun secara efektif untuk menciptakan interaksi yang simultan antara pemerintah dan publik. Dia menyebut keberhasilan kinerja pemerintah juga tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik, tetapi kepercayaan publik.
Hal itu disampaikan Johnny dalam acara Konvensi Nasional Pranata Humas dengan tema 'Peran Pranata Humas dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital' pada Senin, 30 Agustus 2021. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (
Kemenkominfo) bekerja sama dengan Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia.
“Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan publik, itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan Indonesia sudah lebih dari setahun menghadapi
pandemi covid-19 dengan segala perubahan kebijakan yang menimbulkan kebingungan bagi publik. Dia mengimbau
komunikasi publik nasional terus dikembangkan seirama dengan kemajuan saat ini.
“Kita perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi,” ucap Johnny.
Menurut Johnny, pranata humas perlu merangkul berbagai lembaga beserta sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, baik dalam bentuk tradisional atau konvensional. Hal itu dapat memperkuat pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat diterima, dipahami, dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan pranata humas berkewajiban membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Usman, pranata humas sangat penting dan sentral untuk membangun kepercayaan dan reputasi.
“Reputasi pemerintah sangat strategis agar masyarakat dapat meyakini keberadaan pemerintah membawa hal positif. Pranata humas harus memahami bahwa betapa pentingnya berhubungan dengan publik,” ujar Usman.
Baca: Menkominfo Sebut Reformasi Ruang Digital Ciptakan Ekosistem yang Adil
Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Bambang Gunawan mengatakan masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai agar memungkinkan berperan dalam proses pembangunan. Dengan begitu, humas pemerintah harus andal dan mampu menyerap aspirasi masyarakat serta mendiseminasikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Bambang mengatakan pranata humas masa kini juga harus mampu berdiri sejalan dengan enam pilar
government public relations. “Enam pilar tersebut meliputi media
relations, kemampuan diseminasi informasi, pelayanan informasi publik, aktivitas jubir yang mampu mengontrol agenda
setting media, media monitoring, dan audit persepsi publik yang berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi,” ujar Bambang.
