Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara memerintahkan jajarannya mengkaji kandungan gizi komoditas dalam paket bantuan sosial non tunai atau program sembako. Juliari ingin bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berkualitas dan berkontribusi menangani stunting atau kekerdilan.
"Saya meminta Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) untuk mengkaji hal ini," kata Juliari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
BP3S diperintahkan melakukan kajian agar seluruh kebijakan Kementerian Sosial berbasis informasi valid. Informasi yang dikeluarkan lembaga tersebut diharap dapat menjadi rujukan.
Baca: Mensos Minta BP3S Kembangkan Modul Diklat dalam Penanganan Stunting
Dia juga ingin seluruh bahan makanan yang disediakan di E-Warong memiliki asupan gizi yang baik. Komoditas pangan bernilai gizi diinstruksikannya diganti bertahap.
Stunting butuh intervensi
Jualiari menyebut upaya menekan stunting memerlukan intervensi spesifik, sensitif, dan holistik. Integrasi dan sinkronasi kebijakan serta sinergi kementerian/lembaga bersama dunia usaha sangat dibutuhkan.
Presiden Joko Widodo, kata Juliari, memerintahkan program penurunan angka stunting dipercepat. Kepala Negara tak ingin pandemi covid-19 berdampak kepada ibu hamil dan balita.
"Aspek promotif, edukasi, sosialisasi pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting," kata Juliari.
Kementerian Sosial bersama Bulog memberikan bansos beras kepada 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan diberikan selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober untuk membantu mengurangi beban mereka di masa pandemi covid-19.
Bansos diberikan sebanyak 15 kilogram per KPM tiap bulannya. Bantuan untuk Agustus-September diserahkan sebanyak 30 kilogram pada awal September dan 15 kilogram disalurkan pada Oktober.
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara memerintahkan jajarannya mengkaji kandungan gizi komoditas dalam paket bantuan sosial non tunai atau program sembako. Juliari ingin bantuan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berkualitas dan berkontribusi menangani
stunting atau kekerdilan.
"Saya meminta Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) untuk mengkaji hal ini," kata Juliari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
BP3S diperintahkan melakukan kajian agar seluruh kebijakan Kementerian Sosial berbasis informasi valid. Informasi yang dikeluarkan lembaga tersebut diharap dapat menjadi rujukan.
Baca:
Mensos Minta BP3S Kembangkan Modul Diklat dalam Penanganan Stunting
Dia juga ingin seluruh bahan makanan yang disediakan di E-Warong memiliki asupan gizi yang baik. Komoditas pangan bernilai gizi diinstruksikannya diganti bertahap.
Stunting butuh intervensi
Jualiari menyebut upaya menekan stunting memerlukan intervensi spesifik, sensitif, dan holistik. Integrasi dan sinkronasi kebijakan serta sinergi kementerian/lembaga bersama dunia usaha sangat dibutuhkan.
