Jakarta: Kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen. Sementara, WHO (Badan Kesehatan Dunia) menargetkan langka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.
Untuk diketahui, stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Akibatnya, anak berperawakan lebih pendek daripada anak normal seusianya dan mengalami keterlambatan berpikir.
Melihat kondisi tersebut Kementerian Sosial (Kemensos) tak berpangku tangan. Melalui dua program pengaman sosial, Kemensos optimistis dapat mencegah dan menekan angka stunting di Indonesia. Kedua program tersebut yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan.
“Kita punya dua program besar ini karena cakupannya luas, pesertanya banyak jutaan keluarga dan sudah berjalan dengan lancar dan sistematis, program ini bisa disatukan dalam penenganan stunting,” kata Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara, pada Rapat Pembahasan Kelayakan Beras untuk Penanganan Stunting yang dilangsungkan secara virtual, Selasa, 8 September 2020.
(Foto: Dok. Badiklitpensos Kemensos)
Dua program tersebut bahkan telah disepakati bersama Tanoto Foundation sebagai salah satu mitra Kemensos ke depan dalam mengatasi persoalan stunting.
Kemensos telah menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan Tanoto Fondation melalui Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan stunting di Tanah Air.
Lebih lanjut, Mensos menuturkan yang menjadi tugas BP3S dalam hal ini yaitu mengembangkan modul pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) PKH agar bisa memasukkan materi stunting dalam modulnya.
“Dalam pengembangan modul-modul ini tidak begitu saja disatukan, harus melalui kajian-kajian. Penyempurnaan modul Diklat dalam penanganan stunting ini saya harapkan harus melalui penelitian dan kajian-kajian,” ucap Mensos Juliari.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3S Syahabuddin mengatakan dengan bekal yang dimiliki SDM PKH, maka upaya pengentasan stunting bisa dimaksimalkan.
“Nanti akan ada pelatihan dan modul-modul yang dikerjakan bersama Tanoto Fondation untuk mengatasi stunting,” tutur Syahabuddin.
Dia menambahkan, dalam kegiatan ini turut diundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Urusan Logistik untuk membahas dari sisi bahan makanan khusunya karbohidrat (beras) dalam hal penanganan stunting.
“Kami akan membahas bersama-sama sesuai instruksi Pak Menteri bahwa dalam penanganan stunting ini khususnya dari sisi bahan makanan dalam hal ini beras, akan dilakukan penelitian,” ujar Syahabuddin.
Jakarta: Kasus stunting di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen. Sementara, WHO (Badan Kesehatan Dunia) menargetkan langka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.
Untuk diketahui, stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Akibatnya, anak berperawakan lebih pendek daripada anak normal seusianya dan mengalami keterlambatan berpikir.
Melihat kondisi tersebut Kementerian Sosial (Kemensos) tak berpangku tangan. Melalui dua program pengaman sosial, Kemensos optimistis dapat mencegah dan menekan angka stunting di Indonesia. Kedua program tersebut yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan.
“Kita punya dua program besar ini karena cakupannya luas, pesertanya banyak jutaan keluarga dan sudah berjalan dengan lancar dan sistematis, program ini bisa disatukan dalam penenganan stunting,” kata Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara, pada Rapat Pembahasan Kelayakan Beras untuk Penanganan Stunting yang dilangsungkan secara virtual, Selasa, 8 September 2020.
.jpg)
(Foto: Dok. Badiklitpensos Kemensos)
Dua program tersebut bahkan telah disepakati bersama Tanoto Foundation sebagai salah satu mitra Kemensos ke depan dalam mengatasi persoalan stunting.
Kemensos telah menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) dengan Tanoto Fondation melalui Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan stunting di Tanah Air.
Lebih lanjut, Mensos menuturkan yang menjadi tugas BP3S dalam hal ini yaitu mengembangkan modul pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) PKH agar bisa memasukkan materi stunting dalam modulnya.
“Dalam pengembangan modul-modul ini tidak begitu saja disatukan, harus melalui kajian-kajian. Penyempurnaan modul Diklat dalam penanganan stunting ini saya harapkan harus melalui penelitian dan kajian-kajian,” ucap Mensos Juliari.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3S Syahabuddin mengatakan dengan bekal yang dimiliki SDM PKH, maka upaya pengentasan stunting bisa dimaksimalkan.
“Nanti akan ada pelatihan dan modul-modul yang dikerjakan bersama Tanoto Fondation untuk mengatasi stunting,” tutur Syahabuddin.
Dia menambahkan, dalam kegiatan ini turut diundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Urusan Logistik untuk membahas dari sisi bahan makanan khusunya karbohidrat (beras) dalam hal penanganan stunting.
“Kami akan membahas bersama-sama sesuai instruksi Pak Menteri bahwa dalam penanganan stunting ini khususnya dari sisi bahan makanan dalam hal ini beras, akan dilakukan penelitian,” ujar Syahabuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
