Jakarta: Wakil Ketua Partai Hanura kubu Manhattan, I Gede Pasek, tidak menghiraukan gugatan yang dilayangkan kubu Ambhara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut dia, Hanura saat ini fokus memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual dari KPU guna menghadapi Pemilu 2019.
"Motivasi kami penyelamatan partai. Kami di DPP bersama DPD dan DPC lebih mengutamakan kepentingan verifikasi faktual daripada meladeni mereka yang fokus mengganggu kepentingan dan masa depan partai," ujar Pasek di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
Baca: Konflik Internal Partai Hanura Berlanjut
Seperti diberitakan, kepengurusan Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) resmi digugat kubu Am-bhara ke PTUN Jakarta pada 22 Januari lalu. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura kubu Ambhara Dadang Rusdiana, gugatan dilayangkan karena kepengurusan yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) tidak sesuai dengan kesepakatan islah.
Kubu Ambhara berkukuh kepengurusan Hanura yang sah ialah kepengurusan hasil Munaslub 2016 yang menetapkan OSO sebagai ketum dan Sarifudin Sudding sebagai sekjen. Namun, hingga kini Sudding yang telah dipecat OSO belum direhabilitasi jabatannya. OSO malah menunjuk Herry Lontung sebagai sekjen. Kepengurusan OSO-Lontung itu disahkan Kemenkum-HAM pada 17 Januari lalu.
Baca: Hanura Belum Islah
Dadang menegaskan pencabutan gugat-an di PTUN dimungkinkan seandainya OSO mau mengembalikan kepengurusan sesuai hasil Munaslub 2016 dan merehabilitasi kader-kader yang dipecat. "Kita sama sekali tidak setuju dengan SK Menkum dan HAM atas kepengurusan OSO-Lontung. Maka, kita gugat ke PTUN karena ada cacat prosedur dan substansi," tegasnya.
Dalam menanggapi hal itu, Pasek mengatakan tawaran yang diajukan kubu Ambhara tidak dapat diterima kubu Manhattan. "Seusai mengurus verifikasi faktual, mungkin baru kami perhatikan gerakan mereka itu. Apalagi sekarang ini banyak yang sudah komunikasi secara pribadi untuk kembali," cetusnya.
Dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sarifuddin Sudding mengatakan konflik berkepanjangan di internal Hanura, salah satunya karena OSO mengelola partai layaknya perusahaan pribadi.
Jakarta: Wakil Ketua Partai Hanura kubu Manhattan, I Gede Pasek, tidak menghiraukan gugatan yang dilayangkan kubu Ambhara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut dia, Hanura saat ini fokus memenuhi syarat-syarat verifikasi faktual dari KPU guna menghadapi Pemilu 2019.
"Motivasi kami penyelamatan partai. Kami di DPP bersama DPD dan DPC lebih mengutamakan kepentingan verifikasi faktual daripada meladeni mereka yang fokus mengganggu kepentingan dan masa depan partai," ujar Pasek di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
Baca: Konflik Internal Partai Hanura Berlanjut
Seperti diberitakan, kepengurusan Hanura versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) resmi digugat kubu Am-bhara ke PTUN Jakarta pada 22 Januari lalu. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura kubu Ambhara Dadang Rusdiana, gugatan dilayangkan karena kepengurusan yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) tidak sesuai dengan kesepakatan islah.
Kubu Ambhara berkukuh kepengurusan Hanura yang sah ialah kepengurusan hasil Munaslub 2016 yang menetapkan OSO sebagai ketum dan Sarifudin Sudding sebagai sekjen. Namun, hingga kini Sudding yang telah dipecat OSO belum direhabilitasi jabatannya. OSO malah menunjuk Herry Lontung sebagai sekjen. Kepengurusan OSO-Lontung itu disahkan Kemenkum-HAM pada 17 Januari lalu.
Baca: Hanura Belum Islah
Dadang menegaskan pencabutan gugat-an di PTUN dimungkinkan seandainya OSO mau mengembalikan kepengurusan sesuai hasil Munaslub 2016 dan merehabilitasi kader-kader yang dipecat. "Kita sama sekali tidak setuju dengan SK Menkum dan HAM atas kepengurusan OSO-Lontung. Maka, kita gugat ke PTUN karena ada cacat prosedur dan substansi," tegasnya.
Dalam menanggapi hal itu, Pasek mengatakan tawaran yang diajukan kubu Ambhara tidak dapat diterima kubu Manhattan. "Seusai mengurus verifikasi faktual, mungkin baru kami perhatikan gerakan mereka itu. Apalagi sekarang ini banyak yang sudah komunikasi secara pribadi untuk kembali," cetusnya.
Dalam siaran pers yang diterima
Media Indonesia, Sarifuddin Sudding mengatakan konflik berkepanjangan di internal Hanura, salah satunya karena OSO mengelola partai layaknya perusahaan pribadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
