RUU KIA Diyakini Melahirkan Kesejahteraan Keluarga dan Penguatan Ekonomi

Jakarta: Langkah DPR yang memasukkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) masuk Prolegnas 2022 disambut baik sejumlah kelompok masyarakat. Kebijakan ini diyakini meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, bahkan perekonomian semakin kuat. "Ini bentuk satu perlindungan dan dukungan bagi ibu menyusui, karena kita tahu melahirkan itu sudah melelahkan, perlu adaptasi, dan menyusui untuk bisa enam bulan butuh effort. Jadi saya lihat ada bentuk perhatian khusus buat orang tua, pengasuhan dalam keluarga dan kami menyambut baik," kata Ketua Umum AIMI-ASI, Nia Umar, kepada wartawan, Rabu, 15 Juni 2022. Dalam RUU KIA ini disebutkan ibu bekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan dan ayah 40 hari. Di Asia Tenggara, baru negara Vietnam yang memberikan cuti selama 6 bulan kepada ibu pekerja. Jika RUU KIA ini gol maka Indonesia akan menjadi negara kedua yang melegislasikan kesejahteraan ibu dan anak. Menurut Nia, Indonesia bisa belajar dari Vietnam yang sukses dalam program ibu dan anak serta memajukan perekonomian mereka. "Vietnam kan sudah kayak Tiongkok-nya Asia Tenggara, karena tiba tiba produktivitas orang naik, perekonomian naik cepat. Nah kita harus bisa melihat bahwa jangan-jangan memberikan manfaat untuk melindungi menyusui, melindungi kesejahteraan ibu dan anak itu bukan burden, tetapi memberikan boost ekonomi yang baik juga," kata Nia. Baca: Demi Menyongsong Generasi Emas, DPR Dorong Cuti Ibu Hamil Jadi 6 Bulan Nia menyebut usia produktif seorang perempuan 30-40 tahun. Sehingga, jika dia memiliki dua anak dengan jatah cuti 6 bulan per anak maka pengusaha hanya 'kehilangan' 1 tahun dari perempuan pekerja. Manfaat ibu menyusui juga bisa dirasakan negara. "Sudah ada penelitian, jika keberhasilan menyusui meningkat dengan begitu risiko anak sakit akan berkurang, biaya kesehatan sebuah negara itu tentu akan berkurang, kalau anak mendapatkan haknya untuk menyusui eksklusif pada ibunya," kata dia.     Di sisi laim, Nia mengingatkan RUU KIA harus terus dikawal. Mengingat klausal tentang pengusahanya tidak ada di dalamnya. "Harapannya sih kayak cuti melahirkan ini diatur jelas dalam UU Ketenagakerjaan, karena kan di situ yang paling saklek. Menurut saya ini langkah baik, barangkali dari situ bisa ikut mengubah peraturan yang sebelumnya belum segitu waktunya," kata Nia. Peran keluarga Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan RUU KIA mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan dan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan. Hal senada disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati. Dia mengapresiasi langkah DPR untuk menggodok RUU tersebut. Rita sepakat ibu pekerja harus tetap digaji selama cuti 6 bulan. Perusahaan bahkan harus menyediakan fasilitas untuk ibu bekerja. "Penting untuk ibu merasa nyaman, misalnya dengan menyediakan ruang laktasi, daycare, dan cuti untuk pengasuhan diberikan juga untuk laki-laki," kata Rita. Pemerintah maupun swasta bisa mengadakan layanan tempat penitipan anak yang memadai. Sehingga, ibu merasa terbantu dan aman. Selain mengurus tentang teknis pelayanan bagi ibu dan anak, Rita mengingatkan sejumlah hal terkait RUU KIA. Salah satunya, soal kesejahteraan ibu dan anak harus didukung ketangguhan keluarga. "Tetap harus memperhatikan siapa yang harus berperan dalam kesejahteraan ibu dan anak, termasuk peran suami atau laki laki dalam konteks KIA," kata Rita. Rita melihat adanya bias gender dalam RUU tersebut di mana lebih menitikberatkan pada perempuan. Padahal, ketangguhan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan kerja kolektif seluruh anggota keluarga.