Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap mendapat satu posisi ketua dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Sebagai partai dengan perolehan suara terkecil di Parlemen, PPP pasrah menerima keputusan pembagian AKD.
"Realistis lah, kita kan tetap berharap jadi pimpinan AKD. Ya syukur-syukur ketua," kata Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 8 Oktober 2019.
PPP mendapat satu kursi Wakil Ketua Komisi IX pada periode 2014-2019. Partai Berlambang Kakbah itu terus berupaya melobi partai lain terkait pembagian AKD.
Ia mengaku partai tak mengincar kursi pimpinan komisi tertentu. Ia mengklaim semua komisi sama saja. "Karena sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," ujar dia.
Awiek mengungkapkan periode ini mayoritas fraksi menyepakati pembagian pimpinan AKD dilakukan proporsional. Periode sebelumnya fraksi dikuasai koalisi di luar pemerintah. Ia menyebut Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tak ingin ngotot menguasai pimpinan AKD.
"Kita tetap mengakomodasi tetapi, ya politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya DPR harmoni," ujar dia.
DPR masih membahas pembentukan AKD periode 2019-2024. Pembagian AKD ingin dilakukan secara proporsional sesuai perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2019.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap mendapat satu posisi ketua dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Sebagai partai dengan perolehan suara terkecil di Parlemen, PPP pasrah
menerima keputusan pembagian AKD.
"Realistis lah, kita kan tetap berharap jadi pimpinan AKD. Ya syukur-syukur ketua," kata Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 8 Oktober 2019.
PPP mendapat satu kursi Wakil Ketua Komisi IX pada periode 2014-2019. Partai Berlambang Kakbah itu terus berupaya melobi partai lain terkait pembagian AKD.
Ia mengaku partai tak mengincar kursi pimpinan komisi tertentu. Ia mengklaim semua komisi sama saja. "Karena sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," ujar dia.
Awiek mengungkapkan periode ini mayoritas fraksi menyepakati pembagian pimpinan AKD
dilakukan proporsional. Periode sebelumnya fraksi dikuasai koalisi di luar pemerintah. Ia menyebut Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tak ingin ngotot menguasai pimpinan AKD.
"Kita tetap mengakomodasi tetapi, ya politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya DPR harmoni," ujar dia.
DPR masih membahas pembentukan AKD periode 2019-2024. Pembagian AKD ingin dilakukan secara proporsional sesuai perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
