Ilustrasi jurnalis. Foto: Medcom.id
Ilustrasi jurnalis. Foto: Medcom.id

RUU Cipta Kerja Dinilai Akan Kebiri Kebebasan Pers

Nasional kebebasan pers Omnibus Law
Zaenal Arifin • 27 Februari 2020 20:11
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan mengebiri kebebasan pers. Pasalnya, kewenangan memantau pers akan diambil alih pemerintah pusat.
 
"Bagaimana sebuah regulasi yang tidak pro kepada rakyat, kita juga tidak bisa bebas meliput sebuah peristiwa, kemudian juga pidananya diatur oleh pemerintah, sementara kita sekarang diatur oleh Dewan Pers," kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani di Kantor AJI Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.
 
Asnil menyebut kebebasan pers bakal disulitkan dengan terbitnya RUU Cipta Kerja. Khususnya mendapatkan informasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ketika AJI lahir di 1994, waktu itu masih Orde Baru, kemudian kita meminta kebebasan berpendapat, kebebasan untuk liputan, menulis, yang melakukan kontrol sosial, tapi kemudian ada kawan-kawan yang dipenjara," tutur dia.
 
Asnil mengatakan bila RUU Cipta Kerja disahkan sanksi kepada jurnalis bakal lebih besar lagi. "Artinya ini akan memerintahkan kepada salah satu lembaga (memberi sanksi pada jurnalis), apakah Kemenkominfo atau siapa, kita enggak tau," ujar dia.
 
Baca juga:AJI Tolak Revisi UU Pers Lewat Omnibus Law Cipta Kerja
 
AJI menolak upaya campur tangan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lewat omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada dua pasal yang akan diubah, yakni modal asing dan ketentuan pidana.
 
Pasal 18 (1) tertulis 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.'
 
Kemudian diubah menjadi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.'
 
Baca juga:Omnibus Law Cipta Kerja Diminta Tak Batasi Jurnalis
 
Selanjutnya, Pasal 18 (3) berisi 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta'. Diubah menjadi 'Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.'
 
Pasal 9 memuat ketentuan perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara, Pasal 12 mengatur perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif