Jakarta: Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang Rachmat Gobel mendukung dan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keharusan dana APBN untuk belanja produk dalam negeri. Lantaran diyakini bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat.
"Untuk produk yang sudah diproduksi di dalam negeri maka belanja APBN, APBD, dan belanja BUMN/BUMD harus untuk produk dalam negeri. Ini akan memberikan efek yang bagus bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Gobel dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.
Gobel mengingatkan pernyataan Presiden yang sempat mengeluhkan perilaku para pejabat yang masih menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN untuk belaja impor produk yang bisa diproduksi di dalam negeri. Presiden bahkan menyebut "bodoh banget", sebagai ungkapan kekesalannya.
Pengusaha harus paham kondisi geopolitik global akibat krisis dan konflik. Hal itu berdampak pada pasokan dan harga pangan maupun energi, sehingga diprediksi akan ada negara yang tumbang.
Karena itu, Presiden menilai Indonesia harus menjaga devisa, melakukan hilirisasi, dan menguatkan UMKM. Gobel mengungkap saat ini ada sekitar 842 produk di dalam e-Katalog yang harus di-drop karena sudah dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.
Gobel mengatakan Presiden sudah berkali-kali menyampaikan pesan tersebut. Hal itu, kata Gobel, harus dilaksanakan oleh para pembantu Presiden.
"Para menteri harus melakukan koordinasi agar belanja dana negara, termasuk belanja BUMN dan BUMD, tersalurkan ke produk dalam negeri. Selain itu, bisa mendorong para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia," jelas Gobel.
Dia menekankan koordinasi itu untuk mewujudkan arahan Presiden Jokowi tentang belanja produk dalam negeri sekaligus melakukan hilirisasi. Selain itu, juga merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar investor bisa membangun industri di Indonesia.
Gobel menyatakan angka 842 produk di e-Katalog itu merupakan jumlah yang besar. Sebagai industriawan, ia mencermati ada sejumlah produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tapi malah banyak menggunakan produk impor seperti besi dan baja, alat-alat kesehatan, elektronika, lampu, dan sebagainya.
"Dengan menghentikan impor maka hal itu akan mendorong produsennya untuk membuka industrinya di Indonesia," ungkap Gobel.
Dengan begitu, kata Gobel, akan membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menciptakan ekosistem dari suatu rumpun bisnis, dan sebagainya. "Ini artinya ada transfer of skill, transfer of knowledge, transfer teknologi, dan tentu saja membangun kemakmuran rakyat, membangun pemerataan ekonomi. Juga membangun kualitas sumberdaya manusia. Ini poin-poin strategis dari penggunaan produk dalam negeri. Bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi membangun peradaban Indonesia," jelas Gobel.
Gobel menjelaskan pemerintah juga harus serius membangun industri yang ramah lingkungan. Hal itu dalam kerangka membangun Indonesia yang lebih baik.
"Ini juga terkait dengan target FOLU Net Sink 2030 yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini masalah realisasi komitmen industri dalam penyerapan karbon, baik itu dalam hal prosesnya, bahan bakunya, maupun pada carbon trade-nya. Perlu ada pemihakan dari pemerintah terhadap industri yang ramah lingkungan dengan memberikan prioritas maupun insentif-insentif lainnya," ungkap dia.
Menurut Gobel, industri yang tak ramah lingkungan akan menimbulkan masalah sosial dan kesehatan. Sehingga berujung penurunan kualitas sumber daya manusia dan menyedot dana APBN karena lingkungan jadi kotor dan masyarakat menjadi terpapar penyakit.
Saat ini, kata Gobel, dunia sedang didera pemanasan global akibat pelepasan karbon yang berlebihan. Hal ini berdampak terhadap kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim, maupun bocornya lapisan ozon.
"Sehingga timbul bencana di mana-mana, terganggunya pertanian, maupun lahirnya dan meningkatnya beragam penyakit. Jadi industri yang ramah lingkungan itu soal yang sangat serius dan harus diafirmasi," ungkap Gobel.
Gobel menyatakan angka 842 produk di e-Katalog itu merupakan jumlah yang besar. Sebagai industriawan, ia mencermati ada sejumlah produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tapi malah banyak menggunakan produk impor seperti besi dan baja, alat-alat kesehatan, elektronika, lampu, dan sebagainya.
"Dengan menghentikan impor maka hal itu akan mendorong produsennya untuk membuka industrinya di Indonesia," ungkap Gobel.
Dengan begitu, kata Gobel, akan membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menciptakan ekosistem dari suatu rumpun bisnis, dan sebagainya. "Ini artinya ada
transfer of skill, transfer of knowledge, transfer teknologi, dan tentu saja membangun kemakmuran rakyat, membangun pemerataan ekonomi. Juga membangun kualitas sumberdaya manusia. Ini poin-poin strategis dari penggunaan produk dalam negeri. Bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi membangun peradaban Indonesia," jelas Gobel.
Gobel menjelaskan pemerintah juga harus serius membangun industri yang ramah lingkungan. Hal itu dalam kerangka membangun Indonesia yang lebih baik.
"Ini juga terkait dengan target FOLU Net Sink 2030 yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini masalah realisasi komitmen industri dalam penyerapan karbon, baik itu dalam hal prosesnya, bahan bakunya, maupun pada
carbon trade-nya. Perlu ada pemihakan dari pemerintah terhadap industri yang ramah lingkungan dengan memberikan prioritas maupun insentif-insentif lainnya," ungkap dia.
Menurut Gobel, industri yang tak ramah lingkungan akan menimbulkan masalah sosial dan kesehatan. Sehingga berujung penurunan kualitas sumber daya manusia dan menyedot dana APBN karena lingkungan jadi kotor dan masyarakat menjadi terpapar penyakit.
Saat ini, kata Gobel, dunia sedang didera pemanasan global akibat pelepasan karbon yang berlebihan. Hal ini berdampak terhadap kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim, maupun bocornya lapisan ozon.
"Sehingga timbul bencana di mana-mana, terganggunya pertanian, maupun lahirnya dan meningkatnya beragam penyakit. Jadi industri yang ramah lingkungan itu soal yang sangat serius dan harus diafirmasi," ungkap Gobel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
