PSI Minta Eggi Sudjana Becermin
Eggi Sudjana, saat jadi kuasa hukum Sutan Bhatoegana, memberikan keterangan kepada wartawan seusai sidang Praperadilan Sutan Bhatoegana yang beragendakan jawaban dari pihak termohon KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/4/15). Foto: MI/Bary
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)‎ meminta Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana becermin sebelum meminta membubarkan PSI. Sebab, Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinaungi Eggi lebih layak dibubarkan.

"Eggi Sudjana harusnya dia berkaca kepada kasus Zumi Zola. Zumi diduga menggunakan hasil gratifikasi untuk kegiatan di internal PAN. Maka, PAN lebih layak dibubarkan kalau nanti terbukti menerima hasil korupsi," kata politikus PSI Mohammad Guntur Romli saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 16 November 2018.

Guntur menyebutkan partai bisa dibubarkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) apabila telah melanggar ‎UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.  


"Pasal 48 ayat 3 menyebut MK berwenang membubarkan partai atas alasan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, salah satunya korupsi," tegas dia.

Baca juga: MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI

Sebelumnya, ‎Eggi Sudjana mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar meminta pemerintah membubarkan PSI. ‎Permintaan itu buntut dari sikap PSI yang menolak Perda Syariah dan Perda Injil.

Eggi mengatakan‎ PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Hukum tertinggi di negeri ini adalah UUD dan Pancasila.

Pada sila pertama Pancasila dijelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pendahuluan di UUD berbunyi berkat rahmat Allah SWT dan kemerde‎kaan bangsa Indonesia.

"Dasar negeri ini adalah Tuhan, Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Dan Allah itu punya hukum adalah Islam," jelas dia.

Baca juga: Partai Bisa Dibubarkan Ketika Melanggar Konstitusi

Politikus PAN itu menjelaskan pembentukan UU di tingkat nasional ialah Presiden dan DPR. Sedangkan peraturan di tingkat daerah dibuat kepala daerah. ‎"Kalau terus dia melarang seperti itu dia mengerti hukum atau tidak," ucap dia.

Dia pun menilai PSI tak layak berkembang. Sebab, menentang Pancasila dan UUD. ‎"PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Makanya dengan tidak mengerti makanya jadi ngaco. Maka dia tidak layak tumbuh berkembang partai ini. Ini sama saja seperti PKI," ujar Eggi Sudjana.



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id