MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI

Achmad Zulfikar Fazli 15 November 2018 00:26 WIB
partai solidaritas indonesia
MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI
Ketua Umum PSI Grace Natalie. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta mendorong pemerintah agar membubarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Permintaan itu buntut dari sikap PSI yang menolak adanya Perda Syariah.

"MUI harus merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan PSI karena MUI penjaga agama di negeri ini dalam konteks umat Islam, sementara ada partai yang menyerang kita malah boleh," kata Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana dalam keterangannya, Rabu, 14 November 2018.

Menurut dia, PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia ialah UUD dan Pancasila.


Pada sila pertama Pancasila dijelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, pendahuluan di UUD berbunyi berkat rahmat Allah SWT dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Dasar negara ini adalah Tuhan, Tuhan yang dimaksud adalah Allah, dan Allah itu punya hukum adalah Islam," tutur dia.

Politikus PAN itu menjelaskan pembentukan UU di tingkat nasional ialah Presiden dan DPR. Sedangkan peraturan di tingkat daerah dibuat kepala daerah.

"Kalau terus dia melarang seperti itu dia mengerti hukum atau tidak," ucap dia.

Dia pun menilai PSI tak layak berkembang. Sebab, menentang Pancasila dan UUD. 

"PSI tidak mengerti struktur hukum di Indonesia. Makanya dengan tidak mengerti makanya jadi ngaco. Maka dia tidak layak tumbuh berkembang partai ini. Ini sama saja seperti PKI," pungkas dia.

(Baca: Tiga Ambisi PSI Jika Lolos Parlemen)

Ketua Umum PSI Grace Natalie sebelumnya menyampaikan PSI ingin mencegah lahirnya ketidakadilan dan diskriminasi serta intoleransi. 
"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah," tegas Grace di Tangerang, Minggu, 11 November 2018.

Alasannya, perda religi bertendensi menimbulkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Sehingga hal tersebut tak didukung.

Namun, ini tidak termasuk pada daerah khusus. Salah satunya Aceh yang menerapkan perda syariah. Penolakan perda religi dialamatkan pada aturan yang akan dibentuk.

"Beda kalau kita bicara daerah khusus, kita enggak bicara soal daerah khusus," kata Grace.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id