Partai Bisa Dibubarkan Ketika Melanggar Konstitusi
Ilustrasi hukum - Medcom.id.
Jakarta:‎ Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bahtiar menyebut pembubaran partai politik tidak bisa sembarangan. Pembubaran partai mesti sesuai UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 

"Apa saja yang tidak boleh dilakukan partai sudah ada di undang-undang itu," kata Bahtiar saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 16 November 2018.

Bahtiar menjelaskan dalam aturan itu partai politik bisa dibubarkan bila melanggar konstitusi. 
Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.


"Itu partai harus tunduk pada konstitusi, kalau tidak parpol dibubarkan," tutur dia.

Jadi, bila ada pihak-pihak tertentu yang meminta satu partai politik dibubarkan tidak semudah itu. "Jadi kalau cuma perbedaan pemikiran, itu dinamika saja, tidak bisa mencabut badan hukum," tambah dia. 

(Baca juga: MUI: Perda Syariah Tak Masalah)

Begitu pula, kata dia, dengan organisasi masyarakat (ormas). Aturan soal ormas dan pembubarannya tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

"Semua yang meny‎angkut ormas ada di situ. Tidak ada bedanya dengan parpol juga. Harus mengikuti peraturan yang ada. Itu badan hukum, jadi jangan dilanggar," tandas Bahtiar.

(Baca juga: MUI Diminta Dorong Pemerintah Bubarkan PSI)

Sebelumnya, Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah membubarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Permintaan itu buntut sikap PSI yang menolak adanya Perda Syariah dan Perda Injil.
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id