Arcandra Layak Jadi Menteri, Tetapi tak Patut

medcom.id, Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arcandra Tahar resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski sudah 100 persen WNI, Arcandra dinilai tidak patut kembali masuk ke Kabinet Kerja. Pada 27 Juli, Presiden Joko Widodo melantik Arcandra menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Setelah belasan hari bekerja, terungkap bahwa per Maret 2012 Arcandra berkewarganegaraan Amerika Serikat. Karena Indonesia tidak mengakui dwikewarganegaraan, secara hukum Arcandra otomatis kehilangan status WNI. Sedangkan syarat menjadi menteri di pemerintahan RI antara lain WNI. Arcandra melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada 15 Agustus, Presiden mencopot secara hormat Arcandra dari jabatan Menteri ESDM. Per 1 September, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan, Arcandra kembali menjadi WNI. Arcandra mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan Amerika Serikat pada 12 Agustus. Setelah itu, berhembus isu Presiden akan mengangkat kembali pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, tersebut menjadi menteri. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil tidak meragukan kemampuan Arcandra. Namun, Presiden mesti mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan dalam mengangkat seseorang menjadi menteri. Dalam konteks Arcandra, menurut Nasir, tidak patut kembali jadi menteri. "Karena dia sudah diberhentikan secara hormat. Kalau layak, dia sangat layak untuk jadi Menteri ESDM," kata Nasir di Kompleks Parlemen,  Jakarta, Kamis (8/9/2016). Anggota Komisi Hukum tersebut menilai Arcandra sudah melakukan kesalahan fatal karena bersedia menjadi Menteri ESDM saat berstatus warga Negara Amerika Serikat. Nasir menegaskan, penolakan ini jangan diartikan dirinya menjegal upaya pemerintah membersihkan sektor ESDM dari mafia. (Klik: Arcandra 100 Persen WNI, Ini Penjelasan Menkumham) Nasir juga mendesak Pemerintah Indonesia menjelaskan lebih detail kasus dwikewarganegaraan Arcandra hingga akhirnya kembali jadi WNI. Penjelasan ini penting untuk menepis spekulasi ada kepentingan Amerika Serikat di balik jabatan Arcandra. "Kalau dia dipaksa jadi menteri maka orang akan bertanya, ada apa dengan Arcandra Tahar. Kenapa pemerintah begitu ngotot jadikan dia menteri? Ada apa?" ucap dia. Nasir menambahkan, Fraksi PKS belum bisa memberikan sikap resmi terkait ini. "Sebelum Presiden ambil keputusan, kami belum bisa (berkomentar). Pemerintah harus menghindari orang berspekulasi. Harus hati-hati juga Presiden. Dia disumpah taat pada UUD," tandas Nasir. (Klik: Dicopot, Ini Program yang Belum Sempat Dijalankan Arcandra) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan salah seorang yang menginginkan Arcandra kembali jadi Menteri ESDM. Menurut dia, program kerja Arcandra efektif memangkas harga minyak dan gas. Luhut mengatakan, selama 20 hari menjabat pos ESDM, Arcandra mengoreksi berbagai kebijakan. Di antaranya ongkos pembangunan Blok Abadi Masela. Dalam hitungan ekonom senior Rizal Ramli, biaya pembangunan Masela mencapai Rp22 miliar, sedangkan hitungan Arcandra hanya menghabiskan Rp15 miliar. Profil singkat Arcandra: Lahir di Padang 10 Oktober 1970 Arcandra menyelesaikan S 1 di Teknik Mesin ITB, lalu bekerja di Andersen Consulting. Selanjutnya, ia kuliah S 2 di Texas A&M University, Amerika Serikat. Arcandra juga menyelesaikan S 3 di Negara Adidaya tersebut. Setelah itu, ia menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Arcandra memiliki hak paten tentang desain offshore di Amerika Serikat. Riwayat pekerjaan: Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center Technical Advisor Noble Denton Peneliti Technip Offshore Hydronynamics Lead FloaTec LLC Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System Principal Horton Wison Deepwater Presiden Petroneering