Populer Nasional: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat hingga KPK Panggil Dahlan Iskan

Jakarta: Pemberitaan mengenai Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Medcom.id, Rabu, 3 Juli 2024. Selain itu ada pemberitaan mengenai mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipanggil KPK Berikut ini 3 berita paling populer di Kanal Nasional Medcom.id: DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Asusila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Hasyim dinilai bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.   Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Heddy dengan empat anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J Kristiadi, I ewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ratna Dewi Pettalolo. Selengkapnya baca di sini     Kasus Baru LNG Pertamina, KPK Panggil Dahlan Iskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Juli 2024.   Tessa enggan memerinci informasi yang akan diulik penyidik dari keterangan Dahlan. Eks Menteri BUMN itu pernah diperiksa KPK saat kasus ini belum dikembangkan. Selengkapnya baca di sini     Pengamat: KPK Tak Lagi Disegani Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi disegani. Hal ini disampaikan Hamzah merespons pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut koordinasi dan supervisi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung tidak baik dalam pemberantasan korupsi bila melibatkan oknum. "Begitulah kondisi KPK, menyedihkan. KPK tidak hanya kehilangan kepercayaan dari publik, tapi juga dari aparat penegak hukum lainnya," kata Herdiansyah kepada Medcom.id, Rabu, 3 Juli 2024.   Herdiansyah mengatakan KPK punya kewenangan supervisi. Seharusnya, supervisi antara Lembaga Antirasuah dan dua lembaga penegak hukum lainnya bisa berjalan dengan baik. Selengkapnya baca di sini